Page 26 - MAJALAH 116
P. 26
LAPORAN UTAMA ANGGARAN
Fungsi Anggaran DPR Bidang Kesehatan
DPR Akan Terus Perjuangkan
Anggaran Kesehatan
ndang-undang Ke- “Komisi IX, sebagai mitra dari Ke- “Sistem BPJS ini masih banyak
sehatan No. 36 Ta- menterian Kesehatan sudah beru- yang harus ditinjau ulang, karena
hun 2009 meng- langkali mendesak Pemerintah agar memang belum seperti yang kita
amanatkan anggaran berkomitmen dengan UU ini. Ja- harapkan. Kami berharap masyara-
Ukese hatan sebesar 5 ngankan sampai 2,5 persen. Bahkan kat yang belum dapat mengakses
persen dari APBN. Namun, amanat di tahun anggaran 2014 ini, kecen- pelayanan kesehatan dengan baik,
ini masih dipandang sebelah mata derungan tren anggaran menurun. dapat diangkat melalui Jaminan
oleh peme rintah. Bahkan, untuk Walaupun dari sisi jumlahnya naik, Kesehatan Nasional (JKN), pelaksa-
tahun 2014, anggaran untuk bi- tapi kebutuhan meningkat. Sehing- naannya melalui BPJS,” tambah Poli-
dang kesehatan hanya sebesar 3,8 ga keseluruhan anggaran Kemenkes tisi dari Dapil Jakarta III ini.
persen dari APBN. Yang sangat di- yang hanya 2,1 persen, dari total
sayangkan, di dalam anggaran itu APBN 2014, masih dikurangi lagi un- Jadi, tambah Politisi yang akrab
tidak terkonsentrasi pada anggaran tuk BPJS,” tegas Anggota Komisi IX dipanggil Wiwi ini, kalau dilihat
regular Kementerian Kesehatan, na- Wirianingsih, saat ditemui beberapa dari sisi pagu anggaran, anggaran
mun juga termasuk anggaran premi waktu oleh Tim Parle di ruang ker- Kemenkes 2014
Jaminan Kesehatan Nasional. janya. in i b e lum
memenuhi
Dikutip dari rilis Kementerian Politisi PKS ini mengaku pesi- harapan
Keungan, pagu indikatif tahun 2014 mis dengan bidang kesehatan, jika K o misi
Kemenkes adalah Rp 46,5 triliun. pemerintah tak segera memenuhi IX . Se -
Namun, di dalamnya terdapat ang- anggaran sesuai aturan di UU itu. lama ini
garan untuk Penerima Bantuan Disaat pemerintah ingin meningkat- pemerin-
Iuran (PBI) program Jaminan Kese kan pelayanan terhadap kesehatan, tah ter-
hatan Nasional (JKN) dari Badan termasuk akses masyarakat menuju ke -
Penyelenggara Jaminan Sosial Kese- kesehatan yang harus makin baik,
hatan yang mencapai angka Rp 19,9 tapi pemerintah tak serius dalam
triliun. Sehingga, jika dibandingkan pemenuhan anggaran. Belum lagi,
dengan pagu anggaran tahun 2013, implementasi BPJS yang dimulai
terjadi penurunan anggaran hampir per Januari 2014 lalu masih per-
30%, dimana anggaran 2013 senilai lu mendapat perhatian serius.
Rp 34,58 triliun. Sedangkan pagu in-
dikatif Kemenkes tahun 2014 hanya
sebesar Rp 24,67 triliun.
26 PARLEMENTARIA EDISI 116 TH. XLIV, 2014