Page 24 - MAJALAH 116

LAPORAN UTAMA ANGGARAN

Fungsi Anggaran DPR Bidang Pendidikan
Harus Di Atas 20% dari APBN

manat UU Nomor bahwa dana pendidikan selain gaji tu di Gedung Lemhanas, di sela-sela
20tahun 2003 ten- pendidik dan biaya pendidikan ke- menjalani orientasi Anggota DPR
tang Sistem Pendidi- dinasan dialokasikan minimal 20 baru periode 2014-2019, beberapa
kan Nasional menye- persen dari Anggaran Pendapatan waktu yang lalu.
Abutkan bahwa setiap dan Belanja Negara (APBN) pada
warga negara mempunyai hak yang sektor pendidikan dan minimal 20 Politisi Golkar yang telah men-
sama untuk memperoleh pendidik- persen dari Anggaran Pendapatan jabat Anggota Dewan sampai 3
an yang bermutu. Bahkan warga dan Belanja Daerah. periode ini menambahkan, Komisi
negara yang memiliki kelainan fisik, X selalu berkeinginan agar angga-
emosional, mental, intelektual, atau Komisi X, selaku komisi yang mem- ran pendidikan paling tidak bukan
sosial berhak memperoleh pendidi- bidangi pendidikan, sekaligus mitra ha nya memenuhi kecukupan rasio
kan khusus. Demikian pula warga dari Kementerian Pendidikan dan 20%, tapi ada peningkatan. Ia ber-
negara di daerah terpencil atau Kebudayaan, selalu berupaya agar harap, setidaknya 20,25
terbelakang serta masyarakat adat anggaran untuk pendidikan tetap persen, kemudian ta-
yang terpencil berhak memperoleh dalam jalurnya. Artinya, anggaran hun depannya me-
pendidikan layanan khusus. pendidikan minimal 20 persen dari ningkat lagi men-
APBN. Walaupun, dalam bebera pa jadi 20,50 persen,
Untuk memenuhi hak warga ne- kali anggaran disepakati, selalu bahkan sampai
gara, pemerintah pusat dan peme- ‘mepet’ angka 20 persen. menyentuh di an-
rintah daerah wajib memberikan gka 23 persenan.
layanan dan kemudahan, serta men- “Konteks DPR RI, khususnya
jamin terselenggaranya pendidikan Komisi X selalu berupaya untuk
yang bermutu bagi setiap warga meningkatkan anggaran lebih dari
negara tanpa diskriminasi. Pemer- 20 persen, tapi lagi-lagi ketika kita
intah pusat dan pemerintah daerah akan menaikkan anggaran dengan
wajib menjamin tersedianya dana memberikan catatan hasil rapat
guna terselenggaranya pendidikan komisi X dengan Kemendikbud
bagi setiap warga negara yang beru- untuk di harmonisasi di Bang-
sia tujuh sampai dengan lima belas gar, tidak terjadi kesepakat-
tahun. an itu antara DPR dengan
pemerintah,” jelas Anggota
Untuk mengejar ketertinggalan Komisi X Ferdiansyah, keti-
dunia pendidikan baik dari segi ka ditemui beberapa wak-
mutu dan alokasi anggaran pendi-
dikan dibandingkan dengan negara
lain, UUD 1945 mengamanatkan

24 PARLEMENTARIA EDISI 116 TH. XLIV, 2014