Page 19 - MAJALAH 116

TAHUN 1. RUU tentang Perubahan atas UU No­ Pendapatan dan Belanja Negara Ta­ 4. RUU tentang Anggaran Pendapatan
2011 mor 10 Tahun 2010 tentang Angga­ hun Anggaran 2010. dan Belanja Negara Tahun 2012.
ran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2011. 3. RUU tentang Ratifikasi Konvensi 5. RUU tentang Pengesahan Traktat
Pelarangan Menyeluruh Uji Coba
Mengenai Hak­Hak Penyandang Dis­
2. RUU tentang Pertanggungjawab­ abilitas (Ratifikasi Convention on the Nuklir (Comprehensive Nuclear Test-
an Atas Pelaksanaan Anggaran Rights of Persons with Disabilities). Ban Treaty).
TAHUN 1. RUU tentang Pengesahan Persetu­ dan Industri Pertahanan. (diputuskan 14. RUU tentang Pembentukan Kabu­
2012 juan antara Pemerintah Republik substansi cukup diatur dengan PP) paten Manokwari Selatan di Provinsi
Papua Barat.
Indonesia dan Pemerintah Daerah
Administrasi Khusus Hongkong Re­ 7. RUU tentang Pengesahan Optional 15. RUU tentang Pembentukan Kabu­
Protocol to the Convention on the
publik Rakyat China tentang Bantuan Rights of the Child on the Sale of paten Pegunungan Arfak di Provinsi
Hukum Timbal Balik dalam Masalah Children, Child Prostitution and Child Papua Barat.
Pidana. Pornography (Protokol Opsional
2. RUU tentang Pengesahan ASEAN Konvensi Hak­hak Anak mengenai 16. RUU tentang Pembentukan Kabu­
paten Mahakam Hulu di Provinsi Ka­
Convention on Counter Terrorism Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan limantan Timur.
(Konvensi ASEAN tentang Pembe­ Pornografi Anak.
rantasan Terorisme). 8. RUU tentang Pengesahan Optional 17. RUU tentang Pembentukan Kabupa­
ten Malaka di Provinsi Nusa Teng­
3. RUU tentang Perubahan atas UU Protocol to the Convention of Chil- gara Timur.
Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN dren in Armed Conflict (Protokol
Tahun 2012. Opsional Konvensi Hak­hak Anak 18. RUU tentang Pembentukan Kabu­
paten Mamuju Tengah di Provinsi
4. RUU tentang Pengesahan Konvensi mengenai Keterlibatan Anak dalam Sulawesi Barat.
Internasional tentang Perlindungan Konflik Bersenjata). (diputuskan sub­
Hak­hak Seluruh Pekerja Migran dan stansi cukup diatur dengan PP) 19. RUU tentang Pembentukan Kabupa­
Anggota Keluarganya/RUU Migran. 9. RUU tentang Pertanggungjawaban ten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi
5. RUU tentang Pengesahan Perjanjian APBN Tahun 2011. Tengah.
Antara Pemerintah RI dan Pemerin­ 10. RUU tentang APBN Tahun 2013. 20. RUU tentang Pembentukan Kabupa­
tah Republik Cheko tentang Kegiatan 11. RUU tentang Pembentukan Provinsi ten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku
Kerjasama di Bidang Pertahanan. Kalimantan Utara. Utara.
6. RUU tentang Pengesahan Memo­ 12. RUU tentang Pembentukan Kabu­ 21. RUU tentang Pembentukan Kabu­
randum Saling Pengertian Antara paten Pangandaran di Provinsi Jawa paten Penukal Abab Lematang Ilir di
Departemen Pertahanan Keamanan Barat. Provinsi Sumatera Selatan.
RI dan Kementerian Pertahanan 22. RUU tentang Pembentukan Kabupa­
Republik Italia tentang Kerjasama 13. RUU tentang Pembentukan Kabupa­ ten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi
dalam Bidang Peralatan, Logistik, ten Pesisir Barat di Provinsi Lam­ Tenggara.
pung.
TAHUN 1. RUU tentang Pembentukan Kabu­ Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul 8. RUU tentang Pertanggungjawaban
2013 paten Morowali Utara di Provinsi Su­ Dari Pemanfaatan Atas Konvensi Ke­ dan Pelaksanaan APBN Tahun Ang­
garan 2012.
anekaragaman Hayati).
lawesi Tengah.
2. RUU tentang Pembentukan Kabu­ 5. RUU tentang Perubahan atas UU 9. RUU tentang APBN Tahun 2014.
paten Konawe Kepulauan di Provinsi Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pem­ 10. RUU tentang Perubahan atas UU No­
Sulawesi Tenggara. bentukan Kabupaten Tambrauw di mor 27 Tahun 2007 tentang Pengelo­
3. RUU tentang Konvensi Rotterdam Provinsi Papua Barat. laan Wilayah Pesisir dan Pulau­Pulau
(Prosedur Persetujuan Atas Dasar 6. RUU tentang Pembentukan Kabu­ Kecil.
Informasi Awal Untuk Bahan Kimia paten Musi Rawas Utara di Provinsi 11. PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 ten­
dan Pestisida Berbahaya Tertentu Sumatera Selatan. tang Perubahan Kedua atas UU No­
Dalam Perdagangan Internasional). 7. RUU tentang Perubahan atas UU mor 24 Tahun 2003 tentang Mahka­
4. RUU tentang Pengesahan Protokol Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN mah Konstitusi.
Nagoya (Akses pada Sumber Daya Tahun 2013.
Genetik dan Pembagian Keuntungan
TAHUN 1. RUU tentang Pengesahan Perjanjian sion of Acts of Nuclear Terrorism ten Muna Barat di Provinsi Sulawesi
2014 Antara Republik Indonesia dengan (Konvensi Internasional Penanggu­ Tenggara.
langan Tindakan Terorisme Nuklir).
Republik India tentang Bantuan Hu­
kum Timbal Balik Masalah Pidana. 4. RUU tentang Pembentukan Kabupat­ 7. RUU tentang Pengesahan Perjanjian
Ekstradisi Antara Republik Indonesia
2. RUU tentang Pengesahan Perjanjian en Buton Tengah di Provinsi Sulawesi dan Republik India.
Antara Republik Indonesia dengan Tenggara. 8. RUU tentang Pengesahan Persetu­
Republik Korea tentang Bantuan Hu­ 5. RUU tentang Pembentukan Kabu­ juan tentang Kerjasama Industri Per­
kum Timbal Balik Masalah Pidana. paten Buton Selatan di Provinsi Su­ tahanan Antara Pemerintah RI dan
3. RUU tentang Pengesahan Interna­ lawesi Tenggara. Pemerintah Turki.
tional Convention for the Suppres­ 6. RUU tentang Pembentukan Kabupa­

PARLEMENTARIA EDISI 116 TH. XLIV, 2014 19