Page 25 - MAJALAH 116

ANGGARAN PENDIDIKAN, 2009-2014
(triliun rupiah)

“Namun, pada suatu angka ter- Komponen Anggaran Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anggaran Pendidikan, 2009- 2014
tentu harus bisa dibatasi. Dibatasi 1. Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat 90,6 96,5 105,4 117,2 126,2 130,3
Triliun Rp
dalam artian, jangan sampai semua 2. Anggaran Pendidikan Melalui Transfer Ke Daerah 117,7 127,7 159,0 186,6 214,1 238,6 300,0
APBN didominasi oleh anggaran a. Bagian Anggaran Pendidikan Yang diperkirakan dalam DBH 0,6 0,7 0,9 1,0 0,9 1,0
pendidikan. Konsep itu sebenernya b. DAK Pendidikan 9,3 9,3 10,0 10,0 11,1 10,0 250,0
sudah ada pada periode 2004-2009, c. Bagian Anggaran Pendidikan Yang diperkirakan dalam DAU 98,0 95,9 104,3 113,9 128,1 135,6
ada konsep setiap tahun seyogyanya d. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 7,5 5,8 3,7 2,9 2,4 1,9 200,0
pendidikan itu meningkat. Problem- e. Tunjangan Profesi guru - 11,0 18,5 30,6 43,1 60,5
nya lagi-lagi kesepakatan dengan f. Bagian Anggaran Pendidikan Yang diperkirakan dalam Otsus 2,2 2,3 2,7 3,3 3,7 4,1 150,0
pemerintah itu,” heran Ferdiansyah. g. Dana insentif daerah - 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 100,0
-
-
-
h. Dana percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan - 1,3 -
Ferdi mengakui, ketika tidak terjadi i. Bantuan Operasional Sekolah - 16,8 23,6 23,4 24,1 50,0
-
kesepatakan di Banggar terkait ang- j. Dana percepatan pembangunan infrastruktur Daerah (DPPID) pendidikan 0,6 -
-
-
-
-
garan pendidikan, akhirnya diambil 3. Anggaran Pendidikan Melalui Pengeluaran Pembiayaan - 1,0 2,6 7,0 5,0 - -
jalan tengahnya, yang penting ang- 4. Anggaran Pendidikan (1 + 2 + 3) 208,3 225,2 266,9 310,8 345,3 368,9 2009 2010 2011 2012 2013 2014

garan disepakati minimal 20 persen 5. Total Belanja Negara 1.000,8 1.126,1 1.320,8 1.548,3 1.726,2 1.842,5 Melalui Belanja Pemerintah Pusat Melalui Transfer ke Daerah
dari APBN. Ferdi memberikan alasan RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (4 : 5 ) X 100% 20,8 20,0 20,2 20,1 20,0 20,0 Melalui Pengeluaran Pembiayaan
kenapa anggaran pendidikan harus
selalu meningkat. Pasalnya, amanat
dari UUD, dikatakan mencerdaskan baga, diantaranya di Kementerian Ferdi juga mengkritisi mengenai
kehidupan bangsa dan pendidikan Pertanian, Kementerian Kesehatan, perencanaan antara Rencana Pem-
tidak hanya melalui sekolah, bahkan Kementerian Agama, Lemhanas, bangunan Jangka Panjang (RPJP),
dijabarkan di Pasal 31 itu cukup luas. termasuk Kemendikbud sendiri. Se- Rencana Pembangunan Jangka
Artinya, wajib belajar itu harus di- hingga, jangan sampai konteksnya Menengah Nasional, dan Rencana
tanggung oleh negara, berarti kon- pemenuhan anggaran itu hanya Kerja Pemerintah yang dituangkan
sekuensi logisnya, wajib belajar itu pemenuhan asal-asalan saja, supaya oleh APBN itu kurang matching.
semuanya mulai dari ujung sepatu mencapai angka 20 persen APBN, Sehingga, Komisi X juga cukup bi­
sampai ujung kepala si pelajar wajib dan supaya tidak melanggar UU atau ngung untuk memperjuangkan
ditanggung oleh negara. konstitusi. Hal yang perlu dicermati anggaran pendidikan agar bisa me-
agar ke depan lebih baik, jadi klasifi- ningkat.
“Nah, itu suka ada orang yang ti- kasi anggaran pendidikan meliputi
dak paham, bukan soal mampu dan setelah definisi, baru klasifikasinya, “Yang paling sederhana adalah
tidak mampu, karena penjabaran sehingga setiap kementerian yang mengenai daftar pokok pendidikan.
wajib belajar dijabarkan dalam UU mendapatkan anggaran pendidikan Misal, ada berapa sekolah yang ru-
No 20 Tahun 2003, dikatakan yang juga mengerti konteks bagaimana sak, yang perlu rehab ringan bera-
berusia 7-15 tahun mempunyai hak anggaran pendidikan itu. pa, rehab sedang berapa. Berkait-
untuk mendapatkan pendidikan, an dengan guru, guru yang perlu
jadi tidak dilihat dari latar belakang “Penyamaan persepsi itu mini- di training berapa. Komisi X setiap
orang tua, bahkan seorang anak mal di Kementerian Perencanaan tahunnya memperjuangkan untuk
menteri atau jenderal pun,” imbuh Pembangunan Nasional, Kemen­ naik, hanya saja yang perlu diklasifi-
Ferdi. terian Keuangan dan Kementerian kasi dan ditekankan lagi mengenai
Pendidikan dan Kebudayaan. Seba- kesepakatan, karena ini UU kese-
Persepsi Belum Sama gai kementerian yang utamanya pakatan antara pemerintah dengan
menangani pendidikan, kebijakan DPR,” imbuh Ferdi.
Politisi asal Dapil Jawa Barat XI ini Kemendikbud harus membuat dua
menegaskan, permasalahan pal- range, yaitu Kementerian nasional Ferdi berharap ke depannya per-
ing dasar dari anggaran pendidikan dan Kemendikbud sendiri. Kemen- sepsi tentang klasifikasi anggaran
ini adalah belum samanya persepsi dikbud sekarang belum membuat pendidikan dapat disamakan. Soal
antar pemangku kepentingan di range pendidikan nasional, dimana definisinya, sepertinya tidak ada
pemerintah. Anggaran pendidikan Kemendikbud sebagai penjuru. masalah lagi. Klasifikasi hingga pe­
20 persen itu masih dipecah-pecah Konsekuensi logisnya adalah Ke- nempatan anggaran pendidikan itu
di sektor pendidikan di kementerian mendikbud membuat dan mem- harus dipahami bersama. Termasuk
lain, sehingga walaupun terkesan bahas bersama Kemen PPN/Bape- melakukan perubahan UU, penyela-
cukup besar, namun setelah dibagi- nas, bagaimana untuk pendidikan, rasan UU, antara UU Pemerintah Dae-
bagi, jadinya cukup kecil juga. bagaimana amanat pasal 31 itu. rah turunan Pasal 18 UUD 1945 de-
Seka rang, Kemendikbud belum ngan UU Sistem Pendidikan Nasional
Ferdi menjelaskan, klasifikasi ang- melakukan secara murni dan kon- turunan dari pasal 31, harap Ferdi.
garan fungsi pendidikan sekarang sekuen, itu yang menjadi problem (sf) Foto: Iwan Armanias/Parle/HR
ada di 16 Kementerian dan Lem- di dunia pendidikan,” tegas Ferdi.

PARLEMENTARIA EDISI 116 TH. XLIV, 2014 25