Page 70 - MAJALAH 120
P. 70

SOROTAN

































          namanya adalah BSM. Kalau pakai    Hal itu bertujuan untuk menge-    “Komisi XI DPR telah menyurati
          namanya KIS itu sudah berbeda lagi.  tahui  anggaran yang  digunakan  Menkeu secara resmi untuk mem-
          Apa bisa menggunakan anggar-     dalam membiayai Kartu Indonesia  beri penjelasan kepada DPR. Namun
          an dengan beda mata anggaran?,”  Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat  karena situasi politik di DPR belum
          tanya Agus.                      (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera  solid, serta padatnya agenda men-
           Sebelumnya, Komisi XI DPR juga  (KKS) yang sudah diluncurkan. Na-  teri, rapat akhirnya ditunda,” ujar
          telah mencoba meminta penjelasan  mun Raker tersebut batal dikarena-  Wakil Ketua Komisi XI DPR Jon Erizal.
          pemerintah terkait kartu sakti KIP,  kan kesibukan Menteri Keuangan,   Menurut Jon, Komisi XI DPR ingin
          KIS serta KKS dengan memanggil  dan direncanakan dijadwalkan  mendengarkan langsung terkait
          langsung Menteri Keuangan Bam-   ulang setelah reses, Januari 2015  anggaran ke tiga kartu tersebut.
          bang Brodjonegoro.               mendatang.                        “Komisi XI kemarin sudah mengi-
                                                                             rim surat resmi untuk mengundang
                                                                             Menkeu, mau mendengar karena
                                                                             ada beberapa informasi terkait KIS
                                                                             dan lainnya itu. Kita ingin mende-
                                                                             ngar langsung, sehingga bisa meli-
                                                                             hat dimana urgensinya,” tandasnya.
                                                                               Politikus PAN itu menjelaskan,
                                                                             keterangan pemerintah soal pro-
                                                                             gram “Kartu Sakti” Jokowi itu pen-
                                                                             ting untuk mengetahui bagaimana
                                                                             penggunaannya, dari mana mata
                                                                             anggarannya, sampai pada realisasi
                                                                             program tersebut untuk siapa saja.
                                                                             Sebagai wakil rakyat, DPR harus
                                                                             mengetahuinya.
                                                                               Perdebatan dan kontroversi ter-
                                                                             kait kartu sakti Jokowi akan sema-
                                                                             kin mencuat setelah reses Januari
                                                                             mendatang pasca damainya Koalisi
                                                                             Indonesia Hebat (KIH) dengan Koa-
                                                                             lisi Merah Putih (KMP). Berbagai isu
                                                                             muncul diantaranya soal anggaran
                                                                             kartu sakti tersebut, penyebaran-
                                                                             nya, maupun soal percetakan kartu
                                                                             itu. (si) foto: naefurodjie/parle/hr





          70  PARLEMENTARIA  EDISI 120 TH. XLIV, 2014
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75