Page 69 - MAJALAH 120

lagi,” ujarnya kepada Parlementaria. yang masuk dalam APBN. Sedang- ada saja pelanggaran ke dua maka
Menurutnya, DPR sangat bingung kan Presiden Jokowi dan Wapres Yu- jadi kacau,” kata Fahri di Gedung
terhadap program kompensasi suf Kalla menegaskan, sumber pen- DPR.
BBM tersebut, karena sebelumnya danaan KIS, KIP dan KKS berasal dari Ia menuturkan itikad baik dari
pemerintah mengaku proyek per- Anggaran Pendapatan dan Belanja negara untuk rakyat harus dibaren-
cetakan kartunya menggunakan Negara Perubahan (APBN-P) 2014. gi dengan legalitas sesuai dengan
program CSR BUMN. “Anggaran Dia menambahkan, pemerintah prosedur dan hukum yang berlaku.
tersebut menggunakan dana CSR harus membangun semangat saling “Ingat kasus Century diawal 2009,
Bank Mandiri untuk mengcover se- menghargai antar lembaga pemer- pemerintah bilang itu itikad baik se-
luruh kompensasi percetakan kartu intah agar tidak terjadi salah penger- lamatkan bangsa dari krisis ekonomi
program kompensasi BBM itu,” ujar tian terhadap suatu kebijakan. dunia, efeknya orang masuk bui. Iti-
Politisi dari Partai PAN ini. Hal senada disampaikan oleh kad baik bukan satu-satunya, tapi
Menurutnya, kaedah hakekat CSR Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dia legal prosedural penting dan harus
itu diantaranya bahwa harus memi- mempertanyakan tender fisik kartu dipenuhi,” ungkapnya.
liki kontribusi bagi masyarakat dan pada program Kartu Indonesia Se- Dia menambahkan, pemerintah
lingkungan sekitar sementara kartu hat (KIS) dan Kartu Indonesia Pin- dalam meluncurkan ‘kartu sakti’
ini untuk nasional. “Komisi XI DPR tar (KIP). Sebab, program itu tidak seharusnya berkoordinasi dengan
juga mempertanyakan soal itu saat dikoordinasikan terlebih dahulu DPR, bukan saja membahas target
Rapat Badan Musyawarah (Bamus), dengan DPR. “Kartunya saja itu kan dan capaian program pemerintah,
bahkan khusus program KIS itu ber- mesti ditender. Kartu itu satu bisa namun juga terkait anggaran dana
dasarkan rujukan Posyandu, dan seharga Rp 5.000. Ini Rp 5.000 kali yang membutuhkan dana trili-
seharusnya ada excercise tertentu,” 15 juta orang, sudah berapa coba?” unan rupiah. Pasalnya, anggaran
paparnya. terangnya. dana tersebut dimungkinkan masih
Sebelumnya, memang sempat Dia mengakui, Program unggulan menggunakan APBN 2014 di Pemer-
terjadi perbedaan tafsiran menge- Presiden Joko Widodo yakni Kartu intahan SBY. “Itulah yang kita takut-
nai anggaran kartu sakti tersebut, Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu kan, kalau tidak mengajak Dewan,
misalnya saja Menteri Sekretaris Indonesia Sehat (KIS) memang be- bisa tidak legal,” katanya.
Negara Pratikno, Menteri Sosial lum dibahas di DPR karena masih
Khofifah Indar Parawansa menyaji- adanya polemik di DPR. “Memang Mengkopi BPJS
kan penjelasan yang tidak seragam masih ada polemik di DPR akibat Wakil Ketua DPR RI Agus Herman-
mengenai sumber pembiayaan KIP, adanya dua kubu Koalisi Indonesia to menilai kartu sakti Jokowi terse-
but betul-betul mengkopi Badan Pe-
nyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
seperti era SBY lalu. Diakui pada era
SBY, berbagai program seperti Ban-
tuan Langsung Sementara Masyara-
kat (BLSM), Bantuan Siswa Miskin
(BSM), Bantuan Operasional Sekolah
(BOS), BPJS dibuat untuk kepentin-
gan rakyat guna meredam dampak
kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM) bersubsidi.
Dia mengatakan, program BPJS
merupakan jaminan kesehatan bagi
masyarakat yang tidak mampu.
Pembayarannya, ditanggung Ang-
garan Pendapatan Belanja Negara
(APBN).
Sementara terkait KIP, Agus me-
nilai itu merupakan jelmaan BSM.
“Jumlahnya memang sama, me-
kanismenya juga. Begitu pun yang
lain, itu mengkopi kebijakan Pak
KIS dan KKS. Pratikno mengatakan Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih SBY,” ucapnya.
bahwa pencetakan tiga kartu itu (KMP),” ujarnya. Dia menambahkan, apabila ke tiga
dibiayai dengan dana CSR BUMN. “Kami baca UU, betapa rawan sek- kartu dijalankan maka pemerintah
Sementara Mensos Khofifah me- arang ini dalam rezim KPK kalau ada terindikasi melakukan pelanggaran
nuturkan, sumber pendanaan ketiga pelanggaran UU. Delik pemberan- Undang-undang APBN. “Yang ada di
kartu itu adalah dana bantuan sosial tasan korupsi sudah jadi satu unsur, Undang-undang APBN, di Pasal 19,

PARLEMENTARIA EDISI 120 TH. XLIV, 2014 69