Page 43 - MAJALAH 144

“Ada berbagai catatan, kelemahan-
kelemahan pada tingkat koordinasi,
singkronisasi dan pengendalian, karena
banyak di kementerian-kementerian
oprasional yang sesungguhnya berbeda
dengan pemerintah,” ungkapnya.

Banggar DPR RI Setujui Anggaran
Non Migas dan Non Energi
Pada pertengahan Oktober
Badan Anggaran DPR RI menyetujui
Rancangan APBN 2017 di sektor non
migas sebesar Rp79,4 triliun, dari usulan
semula Rp82,7 triliun, yang terdiri dari
subsidi pangan, benih, pupuk, public
service obligation (PSO), bunga kredit
program, dan pajak. Subsidi pangan
yang diajukan pemerintah sebesar foto : Jayadi/iw
Rp19,8 triliun dalam R-APBN 2017 juga
disetujui Banggar.
Subsidi pangan tersebut digunakan
untuk meningkatkan akurasi sasaran Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir berjabat tangan dengan Menteri Keuangan.
rumah dengan didukung akuntabilitas
pengolahan dan alokasi anggaran dengan volume benih bersubsidi Rancangan Undang-Undang APBN
dengan parameter Rumah Tangga 116.500 ton, meliputi subsidi padi dan 2017 untuk dilanjutkan ke Pembicaraan
Sasaran (RTS) 14,3 juta dan harga jual kedelai. Untuk subsidi benih, apakah Tingkat II. Keputusan ini sebagai
Rp1.600 per kilogram (kg), jelas Ketua ada yang mau mengomentari. Jika tindak lanjut dari hasil pembahasan
Banggar DPR RI Kahar Muzakir di tidak, ini kita setujui ya,” kata Kahar. panja-panja yang dibentuk Banggar.
Ruang Sidang Banggar, Nusantara II. Rapat ini dipimpin oleh Ketua
“Kalau ada yang ingin membahas Setujui RUU APBN 2017 Banggar, Kahar Muzakir dan Wakilnya
mekanismenya bagaimana nanti Dibawa ke Paripurna Said Abdullah. Di awal rapat, panja
dibahas di komisinya masing-masing. Rapat Kerja Badan Anggaran sudah melaporkan secara seksama.
Bagaimana, setuju ya,” ujar Kahar saat DPR RI dengan Menteri Keuangan Setelah selesai melaporkan dan
memimpin sidang ketika itu. RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas, ditanggapi oleh para Anggota Banggar
Banggar juga telah menyetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia lalu jajaran pemerintah memberikan
subsidi non energi untuk benih dalam serta Gubernur Bank Indonesia, pada respon, Anggota Dewan perwakilan
RAPBN 2017 sebesar Rp1,3 triliun akhir Oktober memutuskan naskah dari 10 fraksi tidak ada yang menolak.
Sepuluh fraksi di DPR RI menyatakan
setuju agar RUU APBN 2017 diputuskan
di sidang paripurna.
“Kami akan mengambil keputusan
apakah rapat kerja hari ini akan
dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat
II Pengambilan Keputusan atas RUU
APBN tahun anggaran 2017. Apakah
setuju?” tanya Said, sidang Banggar
pun menjawab “setuju” ketuk palu
menjadi pertanda pengesahan.
Dalam postur R APBN 2017,
pemerintah dan Banggar DPR RI
menyepakati belanja pemerintah
pusat sebesar Rp1.315,5 triliun,
belanja kementerian/lembaga (K/L)
mencapai Rp763,6 triliun, dan belanja
non K/L disepakati Rp552 triliun.
foto : Jayadi/iw Untuk transfer daerah dan dana
desa, pemerintah disepakati Rp764,9
triliun, dengan belanja transfer daerah
desa sebesar Rp60 triliun. 
Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir berjabat tangan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. mencapai Rp704,9 triliun, dan dana (sc)

PARLEMENTARIA l EDISI 144 TH. XLVI - 2016 l 43