Page 41 - MAJALAH 144

lupa atau karena kesibukan belum Pimpinan Badan-badan kehormatan
sempat menyerahkan laporan LHKPN,” DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.
katanya. Juga dari akademisi, kepolisian,
Kemudian yang tiga lagi, setelah kejaksaan dan media massa, untuk
diverifikasi ternyata tidak cukup alasan memberikan masukan bagaimana kita
untuk diproses kepersidangan. Artinya meningkatkan upaya penegakan kode
menurut Surahman, tidak memenuhi etik lembaga perwakilan.
persyaratan dengan tata beracara Pada akhir tahun 2016, MKD juga
MKD sehingga tidak ditindaklanjuti. telah akomodatif dalam merespon
Sedangkan yang masih dalam proses aduan dari sejumlah Anggota Komisi VI
verifikasi ada satu, kemudian ada satu DPR RI terkait polemik yang dilakukan
lagi yang ditindaklanjuti ke persidangan, oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin.
jadi ada dua yang menunggu keputusan MKD memutuskan Ade Komarudin
dari Panel. Sepenuhnya Panel diberikan diberhentikan dari jabatan Ketua DPR
hak otonom untuk rapat bersidang dan Pimpinan MKD RI. Ade diberhentikan dari jabatan
nanti menguji dari kecukupan alat bukti. nantinya menerima Ketua DPR RI karena mendapat sanksi
“Pimpinan MKD nantinya menerima sedang dari MKD terkait perilaku etik
laporan dari Panel, diharapkan diawal laporan dari Panel, seorang Anggota Dewan.
masa sidang yang akan datang Panel Putusan MKD dibacakan langsung
sudah bisa menyelesaikan tugasnya, diharapkan diawal oleh Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad
terkait dengan perkara-perkara yang masa sidang yang akan di ruang sidang lembaga etik Anggota
masuk,” jelasnya. Dewan. “Diputuskan terhitung sejak
Hal yang lain yang diinformasikan, datang Panel sudah hari Rabu tangal 30 November
adalah dalam rangka meningkatkan 2016, yang terhormat saudara Ade
kinerja fungsi lembaga penegakkan bisa menyelesaikan Komarudin Anggota Fraksi Golkar
marwah lembaga perwakilan, baik tugasnya, terkait dinyatakan berhenti dari jabatan
mahkamah kehormatan maupun badan Ketua DPR RI masa keanggotaan
kehormatan DPRD di tingkat provinsi dengan perkara- tahun 2014-2019,” kata Dasco.
dan kabupaten/kota, dalam rangka Saat itu Dasco menuturkan,
sosialisasi ke DPRD provinsi dan perkara yang masuk. keputusan terhadap Akom itu
kabupaten/kota ada satu semangat berdasarkan Pasal 21 huruf b
bersama untuk membuat asosiasi peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun
lembaga kehormatan dewan. 2015 tentang Kode Etik DPR RI. Saat
Nantinya di launching sekaligus membacakan putusan terhadap Ade
dan diselenggarakan seminar Komarudin, Dasco didampingi Wakil
nasional tentang sistem penegakkan Ketua MKD Sarifuddin Sudding dan
etika lembaga perwakilan, yang Maman Imanulhaq. MKD pun akan
direncanakan dilaksanakan di Jakarta terus bersikap akomodatif dalam
tanggal 18-20 April 2016, yang akan merespon aduan yang datang, baik
dibuka Ketua DPR RI. Selain itu dari masyarakat, pemerintah atau
akan menghadirkan pengurus atau dari Anggota Dewan itu sendiri.  (hs)

foto : Iwan Armanias/iw

Jajaran Pimpinan MKD DPR RI.

PARLEMENTARIA l EDISI 144 TH. XLVI - 2016 l 41