Page 45 - MAJALAH 144

Diah Pitaloka mengadakan kunjungan ditekankan dalam membahas aturan HAM, teroris tidak diberantas,” jelas
lapangan menemui masyarakat yang penanganan dan pencegahan tindak politisi Gerindra itu.
terkena proyek pembangunan terminal pidana terorisme. Tiga spirit itu adalah Selanjutnya Bulan Oktober 2016,
Koja dan Kalibaru, Tanjung Priok, dan penegakan hukum, perlindungan hak dalam Rapat Paripurna DPR RI
menemukan dua permasalahan terkait asasi manusia, dan pemberantasan mengesahkan Rancangan Undang-
proyek pembangunan terminal Koja terorisme. Undang (RUU) tentang Merek dan
dan Kalibaru. “Diantaranya, peninggalan “Tiga spirit tersebut bertujuan Indikasi Geografis menjadi Undang-
sengketa lahan Koja yang terjadi kurang agar penindakan aksi terorisme tidak Undang
lebih 20 tahun yang lalu dan juga berbenturan dengan aspek lainnya. Dalam pemaparannya, Ketua
persoalan ganti rugi lahan kepada warga Jangan pemberantasan terorisme itu Panitia Khusus (Pansus) Desy Ratnasari
Kalibaru yang dijanjikan akan diproses melanggar hukum dan tidak melindungi optimis dengan disahkannya RUU
pada tahun 2013. Namun, hingga saat ini HAM. Jangan pula karena melindungi Merek dan Indikasi Geografis mampu
memberikan payung hukum atas Hak
Atas Kekayaan Intelektual (HAKI),
khususnya dalam menghadapi pasar
bebas dan Masayarakat Ekonomi Asean
(MEA).
Politisi dari Fraksi PKB Lukman Edy
pada Bulan November 2016, terpilih dan
disahkan sebagai Ketua Panitia Khusus
(Pansus) Rancangan Undang-Undang
tentang Penyelenggaraan Pemilu dalam
rapat perdana Pansus yang dipimpin
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu
menurut Lukman Edy ada beberapa
poin-poin yang akan direvisi dalam
RUU Penyelenggaraan Pemilu tersebut
foto : Arief/iw penyelenggaraan pemilu presiden dan
meliputi sistem terbuka-terbatas, waktu
pemilu legislatif, wacana pengembangan

minimal menjadi anggota KPU yang
Pansus Angket Pelindo II DPR RI dipimpin Rieke Diah Pitaloka sidak terkait proyek pembangunan daerah pemilihan, dan syarat usia
terminal Koja dan Kalibaru, Tanjung Priok ditingkatkan menjadi 10 tahun, yakni dari
35 tahun menjadi 45 tahun.  (nt)
belum terselesaikan sementara proyek
tetap berjalan,” jelas Rieke.
Masih dibulan Maret, Ketua Pansus
RUU Merek DPR RI Dessy Ratnasari
menyampaikan bahwa RUU yang saat
ini sedang dalam pembahasan akan
menyoroti masalah terkait informasi
geografis yang dalam pembinaannya
nanti dilakukan oleh pemerintah pusat
dan pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.
Pembahasan RUU ini lanjut Dessy,
masih dalam pembahasan Daftar
Inventarisasi masalah (DIM). “Yang
jelas dalam pembahasan tinggal 118
DIM lagi. Diharapkan nanti RUU merek
ini bisa memberi tambahan pada
indikasi geografis. Sehingga tadi usul
agar namanya diubah dari RUU Merek
menjadi RUU Merek dan Indikasi
Geografis,” ujarnya.
Bulan Juni 2016, Ketua Pansus foto : Jaka/iw
Muhammad Syafi’I mengutarakan
bahwa terdapat tiga spirit yang akan Pengesahan Pimpinan Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

PARLEMENTARIA l EDISI 144 TH. XLVI - 2016 l 45