Page 49 - MAJALAH 144

sebagai suatu forum yang bisa
melibatkan Anggota Dewan dan elemen
masyarakat,” ujar Johnson.
Johnsosn menghimbau kepada
segenap elemen masyarakat, untuk
dapat bersama-sama memberikan
kontribusi dan solusi terbaik agar
kinerja Dewan semakin meningkat, dan
pengertian Dewan sebagai representasi
rakyat bisa terwujud.
Di bulan Agustus 2016, BKD juga
menggelar seminar nasional yang
mengusung tema “Peningkatan
Peraturan Perundang-undangan” ,
yang bertempat di Royal Kuningan
Hotel, Jakarta.
“Tujuan diadakannya acara tersebut foto : Azka/iw
adalah agar dalam suatu rancangan
peraturan perundang-undangan
memiliki satu kesamaan antara BKD DPR RI saat menerima Delegasi Parlemen Maroko
pemikiran didalam diri para perancang
sebagai satu sistem pendukung,” jelas BKD sebagai pemrakarsa seminar perubahan reformasi birokrasi di
Johnson. nasional itu menginginkan agar wadah Sekretariat Jenderal DPR RI yang
Menurutnya, para perancang tersebut nantinya bisa benar-benar bertujuan untuk membentuk agen
peraturan perundang-undangan terwujud, sehingga ada komunikasi perubahan, Johnson menyampaikan
memiliki peran yang kuat didalam diantara para perancang peraturan bahwa BKD mendukung program
meng hasilkan suatu kualitas perundang-undangan. tersebut dengan ikut ser ta
peraturan perundang-undangan. “Dengan adanya jaringan dari para mempercepat pelaksanaan program
Ia berharap seminar nasional perancang perundang-undangan reformasi itu di delapan area yang
tersebut dapat menjadi cikal bakal tersebut, nantinya akan sangat menjadi sasaran tujuan.
pembentukkan satu wadah perancang bermanfaat didalam pembentukkan “Reformasi Birokrasi di Setjen DPR
peraturan perundang-undangan. undang-undang. Karena salah RI bertujuan agar kinerja para pegawai
Oleh karenanya, BKD menghimpun satu kegiatan yang dilakukan oleh Kesetjenan DPR RI dapat semakin
peserta yang hadir pada acara itu, perancang perundang-undangan atau meningkat dan bisa memberikan
tidak hanya dari pusat, tetapi juga dari legal drafter adalah mengumpulkan pelayanan terbaik sesuai dengan
seluruh provinsi Indonesia, terutama data dan informasi dari berbagai aturan dan kebutuhan, serta harapan
Kanwil-Kanwil Kementerian Hukum daerah,” jelasnya. masyarakat,” papar Johnson saat
dan HAM. Terkait pembentukan dan membuka workshop BKD yang bertema
“Pengembangan Kapasitas Agen
Perubahan” .
Selain mengadakan berbagai
workshop yang menjadi bukti
kontribusi nyata, BKD sebagai salah
satu sistem pendukung yang ada, juga
menerima dan memberikan masukan
serta pemahaman yang lebih dalam
terhadap satu masalah kepada Anggota
DPRD dari berbagai daerah yang hadir
ke Gedung DPR RI.
Beberapa DPRD yang pernah bertemu
dengan Kepala BKD diantaranya adalah
DPRD Kabupaten Lampung Utara,
Kabupaten Manggarai, Kabaupaten
foto : Azka/iw Nganjuk, Kabupaten Wonogiri, DPRD
Luwu, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten

Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi
Kota Magelang, dan Delegasi Parlemen
Johnson Radjagukguk berjabat tangan dengan Kepala Departemen Sosial UGM dalam Seminar DI Yogyakarta, DPRD Kota Padang, (dep)
Nasional DPR RI “Antara Kepercayaan dan Harapan Publik” Maroko. 

PARLEMENTARIA l EDISI 144 TH. XLVI - 2016 l 49