Page 37 - MAJALAH 144

“Ibarat pertandingan sepak bola, maka
kesuksesan tim bukan ditentukan oleh
kepiawaian perseorangan semata,
tetapi bagaimana tim tersebut dapat
berkerja sama dengan baik sehingga
menghasilkan kemenangan,” tandas
politisi dari dapil Sulawesi Tengah itu.
Di sisi lain, baik buruknya kinerja
legislasi ditentukan oleh beberapa
foto : Kresno/iw kepastian hukum, rasa keadilan, dan
variable, diantaranya memenuhi
memberikan manfaat bagi masyarakat,
dimana kualitas undang-undang

sederet angka. 
Pimpinan Badan Legislasi DPR RI. seharusnya lebih penting daripada (ann, mp)

RUU YANG SUDAH DISETUJUI MENJADI UU TAHUN 2016

JUDUL RUU PENYIAPAN RUU DAN NA KETERANGAN
RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat. DPR RI Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR
RI tanggal 23-2-2016.
RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR
RRC tentang Kerjasama Aktivitas dalam Bidang Pertahanan. PEMERINTAH RI tanggal 1-3-2016. Kumulatif Terbuka
RUUtentang Pengesahan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR
Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman PEMERINTAH RI tanggal 1-3-2016. Kumulatif Terbuka
mengenai Kerjasama di Bidang Pertahanan.
RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR
dan Petambak Garam. DPR RI RI tanggal 15-3-2016.
Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR
RUU tentang Penyandang Disabilitas. DPR RI RI tanggal 17-3-2016.
Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR
RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (PPSK). PEMERINTAH RI tanggal 17-3-2016.
RUU tentang Perubahanatas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, PEMERINTAH RI tanggal 2-6-2016.
dan Walikota menjadi Undang-Undang.
RUU tentang Pengampunan Pajak. PEMERINTAH Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR
RI tanggal 28-6-2016.
RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016. Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR
PEMERINTAH RI tanggal 28-6-2016. Kumulatif Terbuka.
Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR
RUU tentang Paten. PEMERINTAH RI tanggal 28-7-2016.
RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR
2015. PEMERINTAH RI tanggal 30-8-2016. Kumulatif Terbuka.
RUU tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR
Ketenagakerjaan Maritim, 2016) PEMERINTAH RI tanggal 8-9-2016. Kumulatif Terbuka.
RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna
Keduaatas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PEMERINTAH DPR RI tanggal 12-10-2016. Kumulatif Terbuka.
RUU tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Framework Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna
Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka DPR RI DPR RI tanggal 19-10-2016. Kumulatif Terbuka.
Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim.
Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR
RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis PEMERINTAH RI tanggal 27-10-2016.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR
Informasidan Transaksi Elektronik. PEMERINTAH RI tanggal 27-10-2016.
RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR
RI tanggal 26 -10 -2016. Kumulatif Terbuka.

PARLEMENTARIA l EDISI 144 TH. XLVI - 2016 l 37