Page 33 - MAJALAH 144

XI. Liberalisai sektor jasa tentu akan
mereduksi peran pemerintah untuk
memberi perhatian yang serius bagi
pengembangan ekonomi rakyat.
Badan Keahlian DPR RI sendiri dalam
kajiannya merilis, protokol ini akan
berdampak luas bagi kehidupan rakyat,
terutama pada tatanan ekonomi dan
perbankan yang ada di Indonesia.

Komisi XI Rampungkan RUU
PPKSK
Komisi XI DPR RI lewat Panja RUU
Jaring Pengaman Sistem Keuangan
akhirnya menyelesaikan draf RUU foto : Arief/iw
yang kemudian diberi nama UU
Pencegahan dan Penanganan Krisis
Sistem Keuangan (PPKSK). Setelah Komisi XI DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan.
melawati pembahasan maraton, UU
ini terdiri dari 9 bab dan 59 pasal. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang anggota Komisi XI sendiri berharap,
Rumusan pasal-pasal RUU PPKSK lebih habis masa tugasnya pada September Bahrullah bisa melanjutkan kinerja
jelas dan terarah daripada UU JPSK. lalu. Komisi XI DPR RI memilih baiknya di BPK. Dia petahana yang tahu
Komite Stabilitas Sistem Keuangan Bahrullah Akbar dari 22 nama yang betul pekerjaan di lingkungan BPK.
(KSSK) tetap diatur dalam Bab II RUU ini. mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
Dalam Pasal 4, KSSK yang beranggotakan Setelah mendengarkan paparan RUU Pengampunan Pajak
Menkeu, gubernur BI, ketua OJK, semuan calon, Komisi XI DPR RI Disahkan
dan ketua LPS, menyelenggarakan menggelar voting. Dan Bahrullah Satu lagi UU krusial dan penting
pencegahan dan penanganan krisis mendapat 30 suara, disusul Abdul dilahirkan oleh Komisi XI DPR RI
yang kemudian disahkan rapat
paripurna. Inilah UU yang sempat
menuai kritik tajam. Namun, akhirnya
mampu diselesaikan pada Agustus
2016. Setelah disahkan menjadi UU,
tiga Peraturan Menteri Keuangan pun
menyusul sebagai aturan turunannya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR
RI Achmad Hafisz Tohir (F-PAN)
mengungkapkan, ada aset yang sedang
dikejar pemerintah dan tersimpan di
luar negeri sebesar Rp 11.400 triliun.
Aset besar ini menjadi perbincangan
foto : Azka/iw Pajak. Menurut Hafisz, tidak semua
hangat menyertai UU Pengampunan
aset bisa dibawa pulang ke Tanah

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Air, karena asetnya ada yang berupa
obligasi, surat utang, dan properti.
Butuh proses waktu yang cukup
keuangan untuk ketahanan negara di Latif 17 suara, dan Anggito Abimanyu panjang untuk mencairkan aset-aset
bidang perekonomian. Pasal 5 dan 6 9 suara. Bahrullah sendiri sebelumnya seperti itu. Pemerintah pun, lanjut
merumuskan tugas dan wewenang adalah Anggota BPK dan ia terpilih Hafisz, perlu menjelaskan lebih detail
KSSK. Ia bertugas menetapkan kembali untuk periode 2016-2021. prediksi riil repatriasi aset dari luar
penanganan krisis keuangan dan Voting digelar malam hari. Rapat baru negeri ke dalam negeri. Ketika itu,
menetapkan pula penanganan dinyatakan terbuka untuk umum saat Hafisz mempertanyakan perlakuan
permasalahan bank sistemik dalam pengihitungan suara dimulai sekitar pemerintah terhadap repatriasi di
kondisi normal maupun krisis. pukul 21:30 WIB. luar negeri dan di dalam negeri.
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Masalah terakhir yang juga tidak kalah
Bahrullah Akbar Jadi Ketua BPK Gunawan menuturkan, karena tak pentingnya adalah pemerintah harus
Lewat mekanisme voting dalam tercapai mufakat untuk memilih satu meyakinkan publik bahwa aset yang
rapat tertutup, akhirnya terpilih satu nama, akhirnya rapat memutuskan sudah berhasil ditarik ke dalam negeri,
nama untuk mengisi keanggotaan mengambil jalan voting. Kalangan tidak lari lagi ke luar negeri.  (mh)

PARLEMENTARIA l EDISI 144 TH. XLVI - 2016 l 33