Page 31 - MAJALAH 144

Siswa (MOS), Anggota Komisi X Dwita menunjukkan tidak adanya komunikasi dukungan dari Komisi X. Anggota
Ria Gunadi (F-Gerindra) meminta antara sekolah dan wali murid. Ia juga Komisi X Bambang Sutrisno (F-PG)
agar pada saat orientasi penerimaan menyayangkan kasus seperti ini terus menilai, Indonesia memiliki potensi
siswa baru tahun 2016 tidak ada lagi menerus terjadi. wisata religi yang tidak kalah dengan
perploncoan. MOS harus menjadi ajang Dalam momentum peringatan negara tetangga. Namun ia mendorong,
untuk memperkenalkan lingkungan Hari Guru Nasional tahun 2016, agar potensi ini terus dikembangkan,
sekolah kepada murid baru. Anggota Komisi X DPR RI Ridwan sehingga mampu bersaing.
Penindakan hukum kepada Hisjam (F-PG) mempunyai keinginan
guru pun mendapat sorotan Komisi besar agar kesejahteraan guru bisa Genjot Legislasi
X. Anggota Komisi X DPR RI Reni lebih baik lagi di masa akan datang. Pada bidang legislasi, tahun ini
Marlinawati (F-PPP) menyayangkan Mengingat, guru adalah pihak yang Komisi X sedang menyusun Rancangan
dan merasa prihatin atas putusan paling berjasa bagi kehidupan manusia Undang-undang Sistem Perbukuan.
Majelis Hakim PN Sidoarjo, Jawa di masa akan datang. Anggota Komisi X DPR RI My Esti
Timur terhadap Samhudi, guru yang Wijayanti (F-PDI Perjuangan)
bertugas di SMP Raden Rahmat, Pariwisata Harus Menjadi mengatakan, RUU Sisbuk merupakan
setelah dilaporkan orangtua siswa Sumber Penerimaan Negara merupakan usaha negara untuk
karena mencubit siswanya yang April 2016, Komisi X membentuk menyusun kebijakan dan sistem
bernama Arif. Diketahui, majelis hakim Panja Pemasaran dan Destinasi perbukuan secara komprehensif
PN Sidoarjo menjatuhkan vonis tiga Pariwisata. Latar belakang dibentuknya sehingga seluruh lapisan masyarakat
bulan hukumam penjara dengan masa panja ini adalah adanya pembangunan memperoleh dan memanfaatkan
percobaan enam bulan terhadap guru pengembangan pariwisata Indonesia buku dengan mudah serta tanpa
SMP itu. yang diharapkan dapat menjadi pilar diskriminasi.
“Kami sangat menyesalkan dan penerimaan devisa Negara hingga Terkait perbukuan dan minat baca
menyayangkan vonis tersebut. mampu mencapai posisi ketiga selain nasyarakat, Anggota Komisi X Dony
Semestinya majelis hakim menerapkan minyak dan gas, serta kegiatan ekspor Ahmad Munir (F-PPP) menegaskan,
keadilan substantif terhadap Guru dan perdagangan jasa. perlu ada perubahan revolusioner
Samhudi. Toh, diantara kedua belah Wakil Ketua Komisi X Abdul pada Perpustakaan Nasional Republik
pihak yakni orang tua dan guru telah Fikri Fiqih (F-PKS) mengatakan Indonesia, sehingga perpustakaan
terjadi islah atau perdamaian,” sesal dirinya berharap pembangunan betul-betul digemari masyarakat,
politisi asal dapil Jabar itu. pengembangan pariwisata menjadi minat baca meningkat, dan profesi
Sementara, terkait kekerasan yang pilar penerimaan devisa negara, dan pustakawan menjadi profesi dambaan.
menimpa Dasrul, guru SMK Negeri 2 menjadi posisi ketiga setelah kegiatan Apalagi, dibanding negara lain, minat
Makassar, Sulawesi Selatan oleh wali ekspor impor dan perdagangan jasa. baca masyarakat masih rendah.
murid, Anggota Komisi X DPR RI Sri Wisata religi, yang dikembangkan Anggota Komisi X Marlinda Irwanti
Meliyana (F-Gerindra) menilai, hal ini oleh Kemenpar pun mendapat (F-PG) menilai, rendahnya minat baca
masyarakat Indonesia, khususnya
generasi muda disebabkan oleh
faktor globalisasi. Ia mengusulkan,
budaya minat membaca bisa dimulai
dari keluarga. Mengingat, keluarga
merupakan orang terdekat buat si
anak.
RUU Kebudayaan pun digenjot
pembahasannya oleh Komisi X, agar
segera dapat disahkan. Anggota
Komisi X Mujib Rohmat (F-PG)
mengatakan, RUU ini merupakan
salah satu elemen dalam mewujudkan
pembangunan bangsa. Dengan
adanya RUU ini, juga menjadi upaya
melestarikan kebudayaan sebagai
foto : Rizka/iw Mengingat Indonesia memiliki kebu-
perekat dari kesatuan bangsa.

dayaan yang cukup banyak sehingga
kebudayaan dunia. 
Tim Komisi X DPR RI meninjau kegiatan belajar mengajar di SDN 78 Manado, Sulawesi Utara. juga turut serta dalam membangun (sf)

PARLEMENTARIA l EDISI 144 TH. XLVI - 2016 l 31