Page 27 - MAJALAH 144

RI, alokasi anggaran pendidikan Islam
selama 5 tahun terakhir selalu berada
di kisaran angka 11%.
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII
Deding Ishak, dampak dari minimnya
anggaran tersebut, kebutuhan
perbaikan dan pembangunan sarana
dan prasarana lembaga pendidikan
Islam tidak mencukupi. Oleh
karena itu, Komisi VIII DPR RI telah
membentuk Panitia Kerja (Panja) Tata
Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam,
yang tujuannya memfokuskan pada
pembahasan pengelolaan pendidikan
Islam, mengidentifikasi berbagai
foto : Kresno/iw persoalan lembaga pendidikan
Islam, baik dari aspek kebijakan dan
regulasi, anggaran, kelembagaan,

merekomendasikan alternatif solusi
Ketua Komisi VIII usai Rapat Paripurna revisi Undang- undang berkaitan dengan penyandang SDM, dan tata kelola yang selanjutnya
disabilitas menjadi Undang-Undang. atas berbagai permasalahan tersebut.
In i adal ah s e b agai w uj ud
Revisi Undang-undang tentang pengelolaan lembaga pendidikan, tanggungjawab dan kesadaran peran
Penyandang Cacat atau UU No 4/1997 SDM, sarana dan prasarana, juga strategis lembaga pendidikan Islam,
menjadi UU Penyandang Disabilitas belum memadai dan tidak optimal. mulai dari pondok pesantren, madrasah
berawal dari sebuah keinginan Kondisi ini juga diperparah ibtidaiyah, sampai perguruan tinggi,
bersama untuk mewujudkan keadilan dari aspek anggaran yang dirasa Keberadaan lembaga pendidikan Islam
dan kesetaraan bagi para penyandang belum berkeadilan, dan berbagai memiliki sejarah yang khusus terhadap
disabilitas di Indonesia. permasalahan yang dialami oleh pembangunan SDM Indonesia selama
Beberapa hal pokok yang lembaga pendidikan Islam belum ini,. Apalagi lembaga pendidikan Islam
menjadi pembaharu dalam semangat menjadi perhatian serius dan sungguh- juga terbukti telah melahirkan para
perwujudan keadilan dan kesetaraan sungguh dari pemerintah. pemimpin yang berkualitas.
di dalam undang-undang ini antara Komisi VIII memandang disparitas Ber kai tan dengan fungsi
lain adalah semangat undang- anggaran masih tinggi antara lembaga pengawasan, Komisi VIII juga telah
undang yang berparadigma right base pendidikan di bawah Kemenag dan melakukan kunjungan kerja dan
bukan lagi charity base, perluasan Kemendikbud serta Kemenristekdikti. kunjungan spesifik ke daerah-daerah
terminologi penyandang disabilitas Anggaran untuk pendidikan agama tertentu yang berhubungan dengan
dan ragam disabilitas, terpaparkannya Islam dalam struktur anggaran Kementerian/ Lembaga mitra,
upaya pelaksanaan, penghormatan, pendidikan pada APBN masih sangat sekaligus untuk menyerap aspirasi
perlindungan dan pemenuhan hak kecil, Dari data Kementerian Agama rakyat terkait bidang kerja.  (as)
penyandang disabilitas dalam 22
bidang. Selain itu , pelibatan pemerintah
daerah secara eksplisit, serta adanya
lembaga non struktural independen
yang akan terlibat dalam pengawasan
pelaksanaan undang-undang yaitu
Komisi Nasional Disabilitas.

Belum Berpihak pada Pendis
Selanjutnya melalui fungsi tugas
pengawasan di bidang pendidikan
agama, Komisi VIII menyurati Lembaga
Pendidikan Islam (Pendis) yang masih
belum mendapat perhatian serius
dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat
dari Kebijakan dan regulasi dari foto : Iwan Armanias/iw
pemerintah pusat dan daerah belum
menunjukkan keberpihakan pada
lembaga Pendis. Sehingga aspek
tata kelola mulai dari manajemen Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja terkait Pendidikan Islam.

PARLEMENTARIA l EDISI 144 TH. XLVI - 2016 l 27