Page 23 - MAJALAH 144

Kadin, yang lebih kuantitatif, kalau perlu mempersiapkan. Pemerintah harus Bulog itu kerjanya apa dalam konsep
kita (Komisi VI) kan lebih politis. menyiapkan road map industri baja, swasembada pangan. Kan masuk lima
Teknokratik dan datanya Kadin yang industri logam,” pinta Azam. program prioritas pemerintah, termasuk
lebih tahu,” ujar Aria. swasembada pangan. Perdagangan,
Dia mengharapkan dalam perjanjian Pemerintah Disarankan Ciptakan perindustrian, pertanian ngapain, jadi
perdagangan internasional Indonesia Kantong Pangan Nasional disetiap benak masing-masing Dirut,
tidak boleh merugi, negara harus Guna me wujudkan ci ta- itu harus ada mereknya. Harus ngapain
mendapat keuntungan. Aria juga cita kedaulatan pangan nasional, poinnya. Saya melihat koordinasinya
memaparkan pentingnya pemangku pemerintah disarankan untuk masih kurang,” tandas Aria.
kepentingan industri dan perdagangan menciptakan kantong-kantong pangan
nasional mengidentifikasi kemampuan nasional. Menurut Anggota Komisi VI Komisi VI Tegur Menkeu Soal
I ndonesia dalam memasuki DPR RI Aria Bima, kantong pangan Kewenangan Bahas PNM
perdagangan bebas. nasional di setiap daerah startegis bisa Be r das ar pada P e r a tur an
“Kalau perj anjian ini mau mengintegrasikan supply and demand Pemerintah Nomor 44 tahun 2005,
ditandatangani posisi Indonesia akan pangan nasional. pembahasan Penyertaan Modal Negara
mendapat keuntungan di sektor mana” “Maka pemerintahan Jokowi (PMN) berada dalam ruang lingkup
tanya Aria kepada Kadin. kewenangan Komisi VI DPR RI. Hal ini
ditekankan Wakil Ketua Komisi VI DPR
RI, Azam Azman Natawijana, saat rapat
kerja dengan Menteri Keuangan Sri
Mulyani dan Deputi BUMN.
Azam menilai langkah Sri tidak
tepat, karena telah menghadiri rapat
Perjanjian kerja tentang suntikan dana ke BUMN
internasional yang atau Penyerahan Modal Negara (PMN)
dapat membahayakan di Komisi XI beberapa waktu lalu. “Jadi
semua aturan itu harus dibaca semua.
kepentingan nasional Ini kekeliruan,” tegur Azam saat rapat
Dewan Perwakilan kerja dengan Menteri Keuangan yang
mewakili Menteri BUMN, di ruang
Rakyat dapat menolak sidang Komisi VI, Nusantara I.
Sebenarnya Komisi VI sudah
atau setuju dengan menyetujui dana PMN BUMN dan
perjanjian perdagangan foto : Runi/iw sudah disahkan dalam Sidang
internasional tersebut, Paripurna DPR RI Rp 54 triliun untuk 24
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI BUMN. Dana itu sudah masuk ke dalam
Azam Azman Natawijana Anggaran Penerimaan dan Belanja
Negara Perubahan (APBN-P) 2016.
Industri logam menjadi salah satu ini kalau akan melakukan target Namun secara tumpang tindih Komisi
sektor yang diperhatikan Komisi kedaulatan pangan, harus benar-benar XI mengundang Menteri Keuangan untuk
VI dalam menghadapi persaingan mengintegrasikan supply and demand membahas PMN empat BUMN, yakni PT
perdagangan internasional. Dalam dalam konteks wilayah nasional. Dan Wijaya Karya, PT Jasa Marga, PT Krakatau
rapat disimpulkan bahwa, industri membuat kantong-katong pangan di Steel, dan PT Pembangunan Perumahan
logam menjadi kunci jalannya setiap wilayah yang menjadi lumbung senilai Rp 9 triliun. Dasar hukumnya yakni
perindustrian mesin perkakas. pangan di masing-masing daerah. PP Nomor 41 Tahun 2003.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Wilayah timur mana, wilayah tengah Menanggapi peringatan tersebut
Azam Azman Natawijana meminta mana, wilayah barat, harus dibagi- Sri menjelaskan pada dasarnya, dia
Kementerian Perindustrian untuk bagi lagi. Itu yang saya kira mengenai menghormati semua undangan komisi
membuat persiapan secara matang capaian kedaulatan pangan dan harus dan tidak mau memperkeruh suasana
agar industri logam dan baja nasional terukur,” papar Aria di Nusantara I. antar komisi. Ia mengatakan berusaha
mampu menghadapi persaingan Un tuk meng in tegr asikan menindaklanjuti seluruh undangan
perdagangan internasional. Pasalnya ketersediaan dan kebutuhan pangan yang dilakukan secara resmi.
dua industri tersebut saat ini dinilai nasional, Politisi dari Fraksi PDI “Saya tidak tahu bakal bahas
belum mampu menghadapi persaingan Perjuangan ini menekankan kepada ini, tapi izinkan saya jawab. Saya
perdagangan internasional. setiap kementerian yang berwenang menghormati seluruh pimpinan, jadi
Penilaian tersebut diungkapkan untuk melakukan koordinasi secara seluruh lembaga-lembaga atau alat
setelah Komisi VI DPR RI menyeleng- kompak dan sinergis. Aria menilai kelengkapan yang dituntut menjalankan
garakan Rapat Dengar Pendapat Umum koordinasi pada setiap pemangku legistlatif. Saya menghormati pada
dengan Ketua Asosiasi Industri Mesin kepentingan masih belum optimal. komisi yang menjadi wakil rakyat,” ujar (eko)
Perkakas Indonesia (ASIMPI). “Pemerintah “Yang penting itu koordinasi, Sri menanggapi pertanyaan. 

PARLEMENTARIA l EDISI 144 TH. XLVI - 2016 l 23