Page 25 - MAJALAH 144

foto : Jaka/iw foto : Jaka/iw

Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan PT Freeport Indonesia yang diwakili Presiden Direktur mengenai divestasi saham
ESDM memberikan dokumen terkait dan Upaya Pemantauan Lingkungan). utara Jakarta juga dipertanyakan
hal tersebut. Anehnya, ijin teknisnya dari Komisi VII DPR RI dalam Rapat Kerja
Kemudian, berkaitan dengan Kementerian ESDM baru keluar dengan Menteri Lingkungan Hidup
pemilihan on off nya itu sendiri belakangan. Seharusnya ijin teknis dan Kehutanan. Komisi VII DPR RI
apakah onshore ataukan offshore. keluar terlebih dahulu. Ini logikanya meminta gambaran menteri terkait
Harapannya, setinggi-tingginya terbalik, ijin teknis harus keluar rencana ini mengingat di sana ada dua
menguntungkan Indonesia dan terlebih dahulu sebelum ijin yang pembangkit listrik yaitu PLTU Tanjung
mensejahterakan masyarakat Maluku lain. Ijin teknis memungkinkan atau Priuk 3.200 megawatt dan PLTGU
secara khusus. tidak. Dewan tidak tahu di teknis Muara Karang 1.600 Megawatt.
Setelah kasus PT. FI dan Blok atau di lingkungan bahwa itu akan Komisi VII juga mempertanyakan
Masela, ketiga adalah kasus PT. menimbulkan bencana atau tidak. bagaimana provosisi pemerintah.
Lapindo Berantas yang berencana Jangan tiba-tiba ijin komersial sudah Karena kebetulan Presiden Jokowi
mengekplorasi sumur minyak dan keluar, UKL-UPLnya keluar, ijin adalah mantan Gubernur DKI Jakarta,
gas (migas) di Tanggulangin 1 (TGA- teknisnya belakangan. Jangan sampai tentunya beliau mengetahui rencana
1), Desa Kedungbanteng, Kecamatan terulang kembali masalah Lapindo ini. reklamasi ini dan mungkin bahkan
Tanggulangin, Sidoarjo pada Maret Komisi VII juga melihat pemerintah mendorong rencana ini. Prioritas
2016. Hal tersebut menimbulkan ragu pada beberapa elemen peme- presiden itu apa, beliau ingin jadi
reaksi keras dari berbagai kalangan rintah, apakah itu Pemerintah atau tidak. Jika jadi, bagaimana
terutama korban lumpur atas bencana Daerah atau SKK Migas yang telah bentuk perintah itu ke Kementerian
yang terjadi pada tahun 2006 lalu. mengeluarkan ijin. Komisi VII minta Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tidak hanya masyarakat, Komisi VII pemerintah realistis dan tegas walaupun (KLHK). Laksanakan atau tahan. Kita
DPR RI dengan keras menolak rencana sikap tersebut akan membawa resiko tidak bisa melaksanakan pembangunan
tersebut dan minta pemerintah komersial bagi pemerintah. tapi pada saat yang sama juga ada
menghentikan rencana pengeboran Terkait reklamasi 17 pulau pantai dampak lingkungan.  (sc)
tersebut, pasalnya kalangan politisi
tidak mau bencana lumpur lapindo
kedua terjadi.
Penolakan tersebut disampaikan
saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI
dengan Menteri Energi Sumber Daya
Mineral Sudirman Said.
Menurut Komisi VII, kantung lumpur
yang luasnya radius 3 Km dari pusat
semburan dengan kedalaman 2.000
Km akan dibor kembali di Tanggulangin
yang jaraknya antara 2 sampai 2,5 Km
dari pusat semburan, itu berpotensi
untuk terjadinya bencana kedua.
Komisi VII menyayangkan, SKK foto : Jaka/iw
Migas telah mengeluarkan WP&B (Work
Program and Budget) dan Pemerintah
Daerah telah mengeluarkan ijin UKL- Komisi VII DPR RI saat Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait
UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan reklamasi 17 pulau pantai utara Jakarta.

PARLEMENTARIA l EDISI 144 TH. XLVI - 2016 l 25