Page 24 - MAJALAH 144

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
o
d
d
o
d
d
d
d
d
o
o
o
o
o
o
o
o
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
kop
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
s
s
s
s
s
s
s
s
kop
kop
kop
kop
kop
s
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
d
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
a
a
a
a
a
a
a
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Kaleidoskop 2016
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
l
ei
ei
d
ei
ei
ei
d
d
d
d
d
d
d
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
l
l
l
l
l
l
l
ei
ei
ei
l
l
l
l
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
Satu Tahun Kinerja DPR RI
KOMISI VII DPR RI
Pemerintah Dapat Ambil Alih
Freeport Indonesia
i awal tahun 2016 pem-
beritaan media dira maikan
dengan isu akan berakhirnya
Dkontrak karya PT. Freeport
Indonesia (PT. FI) pada 2021 dan
renegosiasi perpanjangan kontrak
tambang di Papua sampai tahun 2041
yang sudah dilakukan. Terhadap
masalah ini, Komisi VII DPR RI minta
pemerintah bersikap tegas.
Menurut penilaian Komisi VII,
jika hasil evaluasi Kementerian
ESDM terhadap PT. FI lebih banyak
kerugian, pemerintah diminta untuk
tidak melanjutkan kontrak tersebut.
Jangan sampai belum jelas status
kontraknya, sudah diperdagangkan
sahamnya, Oleh karena belum ada
kejelasan mengenai kontrak tersebut, foto : Suci/iw
dewan berharap Kementerian BUMN
tidak terburu-buru untuk membeli
10,64 persen divestasi saham yang Anggota Komisi VII DPR RI saat mengunjungi PT Freeport Indonesia.
ditawarkan PT. FI.
Dewan menilai, pemerintah yang cukup menjadi perhatian Komisi dibawah kekuasaan negara. Komisi VII
sebenarnya dapat mengambil alih VII DPR RI adalah masalah pemilihan menegaskan, industri LNG menjadi
PT. FI tanpa membeli saham divestasi skema operasi pada Blok Masela, rusak dikarenakan UU Migas yang
yang ditawarkan. Pengambilalihan apakah akan dilakukan dengan offshore menghancurkan sistem itu. Sehingga
oleh negara tersebut dapat terjadi dengan fasilitas pengolahan kilang yang membangun pabrik LNG adalah
jika pemerintah tidak memperpanjang terapung (FLNG) atau skema onshore kontraktornya.
kontrak selambat-lambatnya dua dengan menggunakan pipa di darat. Dalam hal ini juga, dewan minta
tahun sebelum kontrak habis, yaitu di Penilaian Komisi VII DPR RI, pemerintah bersifat terbuka terhadap
tahun 2019. persoalan ini mestinya tidak terjadi masalah Blok Masela ini. Sebagaimana
Sebagaimana diketahui, penawaran jika tata kelola migas itu tidak seperti diketahui masalah Blok Masela sudah
saham tersebut merupakan amanat sekarang. UU Migas dianggap merusak menjadi perdebatan yang cukup lama.
yang tertuang dalam Peraturan industri LNG nasional. Mestinya dengan Sudah sejak tahun 2008, namun sampai
Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 UU Nomor 8 Tahun 1971 hak untuk saat ini ternyata masih berlarut-larut
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha membangun pabrik LNG itu Pertamina, juga. DPR RI sangat butuh kejelasan
Mineral dan Batubara. Dalam PP meskipun pendanaan tidak dari APBN. tentang Blok Masela ini.
77/2014 tersebut, PT. FI diwajibkan Pertamina bisa menunjukkan Dari informasi yang didapat bahwa
mendivestasi sahamnya sebesar otoriti kepada Bank bahwa ia memiliki seluruh perencanaan telah diajukan
30 persen hingga tahun 2019. Saat cadangan agar Bank memberikan kepada Presiden untuk diambil
ini, Indonesia memiliki 9,36 persen pinjaman dalam membangun pabrik keputusan. Karena ini berkaitan
saham, sehingga secara bertahap PT FI LNG. Pertamina yang bangun pabrik dengan khalayak hidup orang banyak,
mengajukan kembali penawaran saham LNG di Arun dan Badak, demikian pula kepentingan pembangunan bangsa
sebesar 10,64 persen tersebut. Adapun setelah pabrik LNG selesai dibangun dan negara terutama bagi masyarakat
10% saham lagi harus ditawarkan Pertamina juga yang mengoperasikan Maluku yang mengalami dampak
sebelum 2019. proses LNG itu, maka terbentuklah langsung dari seluruh pengoperasian
Kemudian, setelah masalah PT. FI PT LNG Arun dan PT LNG Badak, Blok Masela ini, dewan minta Menteri
24 l PARLEMENTARIA l EDISI 144 TH. XLVI - 2016