Page 29 - MAJALAH 144

foto : Jayadi/iw

Raker Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan

dan BPJS Kesehatan beberapa waktu Semua harus dihukum sesuai dengan
lalu, salah satunya adalah Komisi IX peraturan perundang-undangan yang
mempertanyakan mengenai iuran berlaku,” kata Saleh. Pelaku juga harus
peserta mandiri kelas III pada pasal diberikan hukuman berat, sesuai
16F,” kata Dede Komisi IX dalam rapatnya ketentuan yang diatur UU Kesehatan,
Namun, lanjut Dede, terlebih meminta kepada UU Perlindungan Konsumen dan
dahulu DPR RI akan melihat setelah Kemenkes dan Bareskrim UU Pencegahan dan Pemberantasan
Perpres berjalan. Jika ada peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang.
yang memberatkan masyarakat, maka Porli untuk menarik
Komisi IX akan mengevaluasi Perpres semua vaksin yang saat Amandeman UU 39/2004
tersebut. itu beredar. Kek er asan dan pele c ahan
“Dalam kurun waktu berjalannya seksual masih terus dialami para
peraturan ini, kita bisa melakukan pahlawan devisa negara Indonesia.
rekomendasi-rekomendasi, karena pemangku di bidang kesehatan, seperti M enanggapi hal i tu, Komisi
kita tidak dapat mencabut Perpres Menteri Kesahatan, Kepala Badan POM, IX melakukan revisi Undang-undang
tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan No 39 tahun 2004 untuk menambah
mengevaluasi, apalagi Panja BPJS Dokter Indonesia, Asosiasi Farmasi perlindungan terhadap Tenaga Kerja
Kesehatan belum selesai,” ungkap Indonesia, Bareskim Porli. untuk Indonesia.
Dede. menuntaskan masalah ini sampai ke “Komisi IX sedang melakukan
akar-akarnya, termasuk proses produksi amandeman UUD 39 yang menitik
Berantas Vaksin Palsu dan distribusi vaksin palsu dengan beratkan kepada perlindungan serta
Pada pertengahan Juni 2016, publik membetuk Satuan Tugas (Satgas). mendorong tenaga kerja formal dan
dikejutkan oleh terbongkarnya kasus “Komisi IX dalam rapatnya meminta terampil mendapatkan posisi yang
vaksin palsu. Dari hasil penyidikan kepada Kemenkes dan Bareskrim lebih baik,” ujar Wakil Ketua Komisi IX
Bareskrim Polri, ditemukan adanya Porli untuk menarik semua vaksin Ermalena.
penawaran vaksin impor tertentu yang saat itu beredar dan mengganti RUU PPILN (Perlindungan
yang bukan vaksin program dari dengan vaksin yang asli dan aman guna Peker a Indonesia di Luar Nege-
j
pemeritah dengan harga yang lebih menjamin keamanan dan perlindungan ri) menitikberatkan kepada per lin-
murah. Bareskrim menetapkan 14 kesehatan bayi-balita Indonesia,” ujar dungan dan keamanan mulai dari
rumah sakit dan 8 klinik atau bidan Wakil Ketua Komisi IX Saleh P. Daulay. dokumentasi, pendataan, asuransi
yang telah menerima distribusi vaksin Selain itu, Komisi IX juga mendesak sampai pekerja berada di lokasi dan
palsu tersebut. Badan Pengawasan Obat dan Makanan kembali lagi ke Indonesia. Inilah esensi
Merespon kasus peredaran vaksin lebih agresif dalam mengawasi dari RUU PPILN yang sedang dibentuk.
palsu tersebut, Komisi IX DPR RI distribusi vaksin dan obat-obatan “Kami berharap RUU PPILN tidak hanya
membentuk Panitia Kerja (Panja) pada umumnya. Bahkan Komisi IX akan memberikan perlin dungan dan
Pengawasan Peredaran Obat dan membentuk RUU untuk memperkuat keamanan bagi TKI tetapi juga bagi
Vaksin Palsu, yang kedepan bertujuan BPOM dalam menjalankan tugasnnya. keluarga yang ditinggalkan harus
mengeluarkan output rekomendasi “Pengawasan terhadap pengelola termonitor oleh pemerintah melalui
yang mampu menutup semua celah limbah medis di rumah sakit juga pelatihan-pelatihan program bersama
peredaran obat dan vaksin palsu. merupakan salah satu hal yang perlu pemerintah di daerah. “ Kontroling (rnm)
Komisi IX sudah memanggil seluruh di sorot dalam kasus vaksin palsu, harus terus dilakukan,” ungkapnya. 

PARLEMENTARIA l EDISI 144 TH. XLVI - 2016 l 29