Page 5 - MAJALAH 144

Kriminalisasi Panitia Pembangunan Masjid

Suami saya adalah Ketua Panitia Pembangunan Mesjid saat berkasnya dilimpahkan ke Kejari Kuala Simpang
Agung Aceh, berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Aceh (ketika tidak dapat dibuktikan dalam persidangan
Bantuan (SPPB) No.602/PPB/307/TBJK/PPTKIII/2009 JPU merubah isi dakwaan dalam surat tuntutannya) yang
tgl. 16 Oktober 2009 dengan menggunakan dana Otonomi diduga direkayasa dan mengirimkan berkas serta barang
Khusus (Otsus) Tahun 2009-2010 sebesar Rp 4 Miliar. bukti ke PN Tipikor Banda Aceh tanpa memperhatikan
Pembangunan tersebut terhenti pada 2010 karena BAP. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara para
kehabisan dana. BPK Aceh (setelah melakukan audit) saksi perkara pekerjaan pelaksanaan pembangunan Masjid
merekomendasikan pembangunan tersebut dilanjutkan Agung Tamiang dengan perkara perencanaan struktur
menggunakan dana hibah Tahun 2011. pembangunannya, sehingga dalam proses persidangan
Bahwa pada setiap proses pembangunan masjid Majelis Hakim menggabungkan 2 (dua) perkara yakni
tersebut selalu dilakukan rapat panitia bersama perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bna dan No.47/Pid.
termasuk untuk perencanaan struktur pembangunan Sus-TPK/2015/PN.Bna yang merupakan pelanggaran
yang dikontrakkan kepada PT. Citra Lestari Consultant KUHAP.
sebesar Rp.797.000.000. Berdasarkan audit lapangan oleh Kami mempertanyakan tindakan para penegak hukum
ahli dari Universitas Malikul Saleh Lhokseumawe dan tersebut yang telah mengenyampingkan Permenkeu tentang
Drs. Yan dari BPKP Provinsi Aceh menyatakan tidak ada Hibah Daerah, tidak mempertanyakan pertanggungjawaban
kerugian negara dalam proses pembangunan tersebut dari saksi kunci PA (Pengguna Anggaran), dan KPA (Kuasa
yang menggunakan kontrak lumpsum, namun Penyidik Pengguna Anggaran) yang tidak mengawasi adanya uang
Polres Aceh Tamiang tidak mempercayai audit tersebut negara dalam rekening Panitia Pembangunan Masjid namun
yang justru meminta ahli konstruksi dan ahli material hanya mengawasi pelaksana pekerjaan pembangunan
jalan dari USU yang melakukan penghitungan tanpa masjid bukan pengelola uang negara.
investigasi lapangan hanya berdasar pada surat edaran Kami memohon Komisi III DPR RI mengawal perkara
INKINDO tahun 2010 sebagai pedoman. tersebut di MA RI demi keadilan.
Atas keterangan 2 orang ahli dari USU tersebut, Penyidik Hj. Zuliani
Polres Aceh Tamiang telah menetapkan tersangka pada Aceh Tamiang, Nanggroe Aceh Darussalam

Laporan Pelanggaran Pemilu Pilbup Lamongan

Saya adalah warga masyarakat Lamongan yang Formulir B1 KWK tidak ditandatangani dan stempel oleh
melaporkan dugaan adanya pelanggaran pidana Pemilu masing-masing kepala desa.
pada Pilbup Kabupaten Lamongan dengan cara melakukan Formulir B1 KWK kepada kedua calon Bupati (Nursalim
rekayasa dalam penyelenggaraannya, dengan fakta sebagai dan Mujianto) tidak dilampiri fotocopi Identitas Penduduk
berikut : (KTP).
Calon perorangan a.n. Nursalim dan Edy Wijaya Ditemukannya formulir B1 KWK dengan nama-nama
mendapat dukungan dari pemilih fiktif sebanyak 2.66% fiktif yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu
sesuai tanda tangan yang dikumpulkan di formulir B1 KWK pasangan Calon Bupati.
padahal seharus untuk bisa mengikuti pilbup paling sedikit Penyerahan dokumen dukungan perseorangan tidak
6,5%. dilakukan secara transfaran.
Terdapat nama dan tanda tangan fiktif dalam formulir Anggota PPS, Anggota PPK, anggota KPU Lamongan,
B1 KWK sebagai surat pernyataan dukungan peseorangan diduga memalsukan, menambah daftar dukungan terhadap
kepada Nursalim dan Edy Wijaya yang tersebar di 15 desa kedua calon perseorangan dengan bukti adanya data
dengan jumlah suara + 3067 suara. rekapitulasi dari seluruh kecamatan di Kabupaten
Adanya surat pernyataan dukungan calon perorangan Lamongan.
a.n. Mujianto disertai nama dan tandatangan yang diduga Sawong Aries Prabowo
palsu yang tersebar di 9 desa sebanyak + 9.211 suara. Kediri, Jawa Timur

PARLEMENTARIA l EDISI 144 TH. XLVI - 2016 l 5