Page 10 - MAJALAH 144

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
d
d
o
o
d
d
d
d
o
o
o
o
o
o
o
o
o
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
kop
kop
2016
kop
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
s
s
s
s
s
s
s
s
s
kop
kop
kop
kop
kop
s
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
d
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
a
a
a
a
a
a
a
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Kaleidoskop 2016
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
l
d
d
d
ei
ei
ei
ei
d
d
d
d
d
d
d
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
l
l
l
l
l
l
l
ei
ei
ei
l
l
l
l
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
Satu Tahun Kinerja DPR RI
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Fahri Hamzah
Berjuang Tingkatkan
Kesejahteraan Rakyat
akil Ketua DPR RI Bidang karena vaksin ini kan tidak mudah
Koordinator Kesejahteraan diidentifikasi asli atau tidaknya,” ungkap
Rakyat (Korkesra) Fahri Fahri saat bersilahturahmi dengan para
W Hamzah terus berupaya Wartawan Koordinatoriat DPR RI di
memberikan upaya maksimal dalam upaya Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta,
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal Jumat (15/07/2016).
itu terwujud dalam beberapa kegiatan Ia juga mempertanyakan mekanisme
yang telah dilalui selama tahun 2016. peraturan pemerintah terkait pihak
Sebagai pimpinan DPR RI yang yang harus bertanggung jawab
membidangi ruang lingkup tugas maupun yang akan didistribusikan. foto : Arief/iw
dalam melakukan pengecekan ulang
Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X dan setiap vaksin atau obat yang masuk
Mahkamah Kehormatan Dewan, Fahri
terus menjalankan fungsi dewan yang Menurutnya, persoalan vaksin palsu Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Fahri Hamzah
berorientasi pada kepentingan rakyat. tidak boleh dipandang sederhana
Beberapa yang telah dilakukan yakni: mengingat kasus ini sudah ada sejak Tingkatkan Pelayanan Haji
tahun 2003 silam. Fahri Hamzah juga mendesak
Desak RUU Pertembakauan Mampu pemerintah untuk senantiasa
Tekan Impor Tembakau. Desak Pemerintah Audit BPJS meningkatkan kualitas pelayanan haji.
Pada pertengahan 2016, Fahri Hamzah Kesehatan Politisi PKS yang juga sebagai Ketua Tim
mendesak agar RUU Pertembakauan Mengenai rencana kenaikan iuran Pengawas Penyelenggaraan Haji DPR RI
harus mampu menekan impor tembakau. BPJS pada pertengahan 2016, Fahri ini mengatakan sudah saatnya Pemerintah
Hal tersebut diungkapkan seusai Hamzah menegaskan Pemerintah harus mengubah pola pikir selaku penyelenggara
menerima audiensi Komisi Nasional segera mengaudit secara menyeluruh, haji dengan jumlah jemaah terbesar di
Pengendalian Tembakau dan Yayasan terutama kegagalan dari pelaksanaan dunia. Fahri menilai, Pemerintah masih
Jantung Indonesia, tengah Juli 2016. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bersikap seolah Indonesia merupakan
Fahri menjelaskan, dalam audiensi (BPJS) Kesehatan. Ia mengkritisi BPJS negara dengan jumlah jemaah haji yang
tersebut, disampaikan ada kekhawatiran Kesehatan yang hendak menaikkan sedikit. Padahal jumlah kuota haji Indonesia
bahwa RUU Pertembakauan akan premi per 1 April 2016, tidak sejalan tahun ini mencapai 160 ribu jemaah.
membawa kepentingan Industri rokok dengan prinsip BPJS Kesehatan itu “Jangan seperti peserta kecil.
dan merugikan petani tembakau. sendiri. Jemaah kita ini mayoritas di sana.
“Komnas tadi menyampaikan hasil “Kerja BPJS seperti prinsip asuransi Karena itu mentalitas kita harus sebagai
risetnya bahwa RUU ini berpeluang pada umumnya. Bukannya menjamin penyelenggara yang juga ambil saham
akan meningkatkan industri semata, pelayanan kepada masyarakat, dalam pengadaan fasilitas,” tegas Fahri,
membuat pasar rokok di dalam negeri sekarang malah mau ditingkatkan usai Rapat Paripurna dengan agenda
semakin masif dan dikhawatirkan akan preminya. Pemerintah harus meninjau pembacaan Pidato Penyampaian
merusak generasi muda,” ungkap Fahri. dan mengaudit secara menyeluruh Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang
kegagalan BPJS itu, yang menyebabkan 2015-2016 dalam rangka HUT DPR RI ke-
Respon Cepat Terkait Vaksin Palsu persoalan,” tegas Fahri usai menerima 71, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta,
Seketika mendengar peredaran audiensi perwakilan Dokter Indonesia Agustus 2016.
vaksin palsu di tengah masyarakat, Wakil Bersatu (DIB), Maret 2016. Memasuki tahun 2017, Fahri akan
Ketua DPR RI Fahri Hamzah langsung “ I ni harus di a udi t s e c ar a terus berkomitmen menjalankan tugas
mendesak pemerintah membuat menyeluruh oleh Pemerintah. Apakah konstitutional dalam rangka penguatan
peraturan untuk melakukan penghentian hanya persoalan likuiditas, atau kerja dewan untuk tujuan meningkatkan
sementara vaksinisasi terhadap anak. Hal soal kurangnya setoran premi, atau kesejahteraan rakyat. Gonjang-ganjing
ini dikarenakan sulitnya membedakan ada soal yang lebih mendasar, yang politik yang terjadi di partainya pun tidak
vaksin yang asli maupun palsu. merupakan kritik orang, kenapa tiba- mengurangi semangatnya untuk tetap
“Pemerintah harus membuat tiba Pemerintah seperti lepas tangan bekerja keras dalam mencapai tujuan
larangan yang ketat, menggunakan menyerahkan kepada BPJS Kesehatan kesejahteraan rakyat, sebagaimana tugas
instrument apakah itu keputusan dan beroperasi seperti asuransi yang diemban sebagai Wakil Ketua DPR RI
menteri atau keputusan presiden swasta,” tegas Fahri. Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat.  (hs)
10 l PARLEMENTARIA l EDISI 144 TH. XLVI - 2016