Page 13 - MAJALAH 144

Rachel juga memberikan harapan ini sebenarnya sudah pernah dibahas Hafidz ketika melakukan Rapat Dengar
agar dengan adanya Dewas baru ini pada periode sebelumnya. Layanan Pendapat dengan Direktur Utama TVRI
bisa membawa RRI menjadi lebih LPP, lanjut politisi Hanura ini, tak Iskandar Achmad.
baik. “Tentunya jika kami sudah boleh dihambat oleh sistem birokrasi. “Terkait fungsi Lembaga Penyiaran
memilih kami berharap dewas RRI Karena ini adalah penyiaran publik, jadi Publik (LPP) TVRI dalam bidang
bisa membawa RRI menjadi lebih baik harus fleksibel demi pelayanan kepada informasi, pendidikan, hiburan dan
dan maju kedepan. Harapannya, itu masyarakat yang lebih baik. sabuk pengamanan NKRI, Komisi I
bisa terealisasi,” ujar Anggota DPR Banyak pasal yang harus cermat mendesak TVRI untuk menjadi pelopor
RI Fraksi Partai Gerindra, Dapil Jawa dibahas dalam RUU ini karena menyangkut dalam peningkatan dan pembinaan
Barat II ini. interaksi dengan masyarakat luas dari moral masyarakat Indonesia,” ujar
Meutya.
Selain itu, Komisi I DPR RI juga
mendorong agar TVRI mampu menjadi
mediator antara pemerintah dengan
masyarakat sehingga masyarakat bisa
lebih mudah melakukan komunikasi
dengan pemrintah. “Kami juga berharap
TVRI dapat meningkatkan kualitas dan
memperluas jangkauan siaran serta
mensosialisasikan program Kementerian
daam tayangan berita maupun interaktif
kepada masyarakat,” papar legislator
dapil Sumatera Utara I ini.
Selain itu, Komisi I juga menyoroti
persoalan sumber daya manusia di
lingkungan TVRI. Sebagaimana yang
foto : Andri/iw dipaparkan Meutya, Komisi I mendesak
agar Direksi TVRI dapat menyelesaikan
persoalan tersebut secara internal, tanpa
Anggota DPR RI Fraksi Hanura Arief Suditomo dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk RUU RTRI ada campur tangan dari pihak luar.
“Terkait persoalan SDM di LPP
TVRI, Komisi I mendesak direksi dapat
Perkuat RRI dan TVRI beragam etnik dan kultur. “Kelak, TVRI menyelesaikan persoalan tersebut
Selain itu, ke depan Komisi I juga dan RRI bisa menjadi penyeimbang dari dengan internal dengan memperhatikan
akan berupaya memperkuat RRI siaran swasta nasional,” ucap Arief yang aspek pembinaan karir, kepemimpinan
melalui penggabungan dengan TVRI kini duduk di Komisi VIII DPR RI. dan komunikasi,” tutup Meutya. Komisi
melalui UU Radio Televisi Republik Harapan besar terhadap Lembaga I pun juga akan terus menghasilkan
Indonesia (RTRI). “Tapi UU ini belum Penyiaran Publik juga diutarakan oleh regulasi yang dapat memacu
dibahas karena Komisi I masih dalam Wakil Ketua Komisi I Meutya Viada peningkatkan kualitas penyiaran melalui (hs)
pembahasan UU Penyiaran, nanti UU RTRI nantinya. 
setelah UU Penyiaran selesai dibahas,
baru kita bicara UU RTRI,” ujar Rachel.
Anggota DPR RI Fraksi Hanura
Arief Suditomo, dalam diskusi Forum
Legislasi bertajuk RUU Radio dan
Televisi Republik Indonesia (RTRI) Terkait fungsi Lembaga
di Media Center DPR RI, Mei lalu
mengatakan banyak siaran dari Penyiaran Publik (LPP) TVRI
TVRI dan RRI yang tak tercover oleh dalam bidang informasi,
siaran swasta, terutama menyangkut
program budaya. Siaran swasta justru pendidikan, hiburan dan
memasukkan budaya asing ke ruang sabuk pengamanan NKRI,
privat keluarga Indonesia.
Disampaikan Arief, saat ini RUU RTRI Komisi I mendesak TVRI
masih pada tahap awal pembahasan untuk menjadi pelopor dalam
yang isinya ingin memperkuat LPP
agar bisa menjangkau seluruh lapisan peningkatan dan pembinaan foto : Jaka/iw
masyarakat. Diupayakan RUU ini moral masyarakat Indonesia.
selesai sebelum masa keanggotaan
dewan berakhir pada 2019. Dan RUU Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafidz

PARLEMENTARIA l EDISI 144 TH. XLVI - 2016 l 13