Page 16 - MAJALAH 144

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
o
o
o
o
o
o
o
o
o
s
s
o
o
o
o
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
o
o
o
o
d
d
d
o
o
o
o
o
o
o
o
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
kop
kop
kop
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
s
s
s
s
s
s
s
s
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop
d
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
a
a
l
a
a
a
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K a l ei d o s kop 2016
Kaleidoskop 2016
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
l
d
d
d
ei
d
d
d
d
d
d
d
d
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
l
l
l
l
l
l
l
ei
ei
ei
l
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
Satu Tahun Kinerja DPR RI
KOMISI III DPR RI
Perjuangan Nasib Hakim
dan Hukum Indonesia
alam satu tahun terakhir tentang Jabatan Hakim ini disampaikan mediator atau arbiter tersertifikasi
ini banyak hal yang telah ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI paling singkat lima tahun.
dilakukan dan diperjuangkan untuk dilakukan pengharmonisasian, RUU Kitab Undang-undang Hukum
DKomisi III DPR RI terkait pembulatan dan pemantapan konsep. Pidana (KUHP) sejatinya merupakan
dengan ketiga fungsi kedewanannya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, RUU usul inisiatif Pemerintah pada tahun
yakni fungsi legislasi terkait dengan Trimedya Panjaitan mengatakan bahwa 2015. RUU ini memiliki jumlah pasal yang
produk undang-undang dan peraturan RUU ini merupakan tindak lanjut tidak sedikit yakni 786 pasal dan 2306
yang ada, kedua adalah fungsi Komisi III atas permintaan para hakim Dim (Daftar Inventaris Masalah). Tak
pengawasan terhadap kinerja para yang meminta kedudukan yang jelas. berlebihan jika ada yang mengatakan
mitra kerjanya, seperti Polri, Mahkamah Selama ini pengaturan mengenai hakim bahwa RUU ini merupakan induk dari
Agung, Kejaksaan, BNN, serta masih bersifat parsial dan tersebar hukum pidana yang ada di Indonesia.
Pengadilan tinggi. Fungsi ketiganya di berbagai peraturan perundang- Anggota Komisi III DPR RI, Nasir
adalah penganggaran atau budgeting. undangan. Belum ada landasan hukum Djamil menjelaskan bahwa buku
Dalam hal legislasi, ada beberapa bagi perbaikan penataan hakim sejak pertama ini mengatur soal ketentuan
rancangan undang-undang yang kini rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, hukum umum. Sementara buku kedua
masih dalam pembahasan Komisi III pengawasan, perlindungan, dan dari revisi UU KUHP ini berisikan
DPR RI, baik dalam internal Komisi III pemberhentian dalam suatu sistem tentang ketentuan delik hukum. “Jika
sendiri, maupun pembahasan bersama kekuasaan kehakiman yang lebih baik. proses revisi UU KUHP ini berjalan
pemerintah. Oleh Kar ena dalam dr af t lancar, maka ini adalah karya besar
Komisi III DPR RI berhasil RUU ini juga akan mempertegas dari pembaruan sistem hukum di
memperjuangkan RUU Jabatan Hakim tentang kedudukan hakim sebagai Indonesia,” ungkap Nasir Djamil.
menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Hal pejabat negara, keterlibatan Komisi Selain ke dua RUU tersebut,
tersebut terjadi usai seluruh fraksi Yudisial (KY) dalam proses seleksi Komisi III DPR RI bersama dengan
dalam sidang paripurna DPR RI pada pengangkatan hakim agung tingkat pemerintah juga tengah membahas
Rabu (12/10) menyetujui RUU tersebut. pertama. Selain itu, dalam RUU ini beberapa RUU prolegnas lainnya.
Sejatinya RUU ini telah diajukan Komisi juga akan mengatur tentang syarat- Seperi RUU tentang Perubahan Kedua
III DPR RI sejak September tahun lalu. syarat peserta pendidikan calon hakim atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Namun setelah melalui berbagai proses tingkat pertama, diantaranya memiliki Mahkamah Konstitusi yang diusulkan
diskusi dan rangkaian penyusunan pengalaman praktik di bidang hukum pemerintah pada 26 Januari 2016
akhirnya naskah akademis dan draf RUU sebagai advokat, jaksa, polisi, notaris, lalu, dan RUU tentang Narkotika
dan Psikotropika yang diusulkan
pemerintah pada 20 Juni 2016.
Dalam hal pengawasan, banyak hal
yang dilakukan Komisi III DPR RI terkait
kinerja mitra kerjanya. Kasus terbitnya
Surat Penghentian Penyidikan Perkara
(SP3) terhadap sejumlah perusahaan
yang menjadi tersangka dalam kasus
kebakaran hutan dan lahan misalnya.
Kasus ini mendorong Komisi III
untuk membentuk Panja Pengawasan
foto : Iwan Armanias/iw pengawasan terhadap mitra kerjanya,
Karhutla. Hal ini dalam rangka
Kepolisian Republik Indonesia.
“Ini masalah yang sangat serius.
Kepolisian menetapkan sejumlah
secepat halilintar Polda di sejumlah
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR RI perusahaan menjadi tersangka, namun
daerah malah menerbitkan SP3
Bidang Korpolkam Fadli Zon usai mengikuti sidang paripurna.
16 l PARLEMENTARIA l EDISI 144 TH. XLVI - 2016