Page 17 - MAJALAH 144

terhadap perusahaan tersebut. Ada apa tersebut. Kami menilai hal itu tidak anggaran. Kami melihat ini merupakan
ini?,” ujar Wakil Ketua Benny K Harman layak, Apa tujuan jaksa melakukan itu,” side back dari keadaan 3-4 tahun
di ruang rapat Komisi III DPR RI, ujar Desmond. yang lalu. Di satu sisi pemerintah
Senayan, Jakarta, Rabu (14/09/2016). Lebih lanjut Politisi dari Fraksi menuntut para penegak hukum, serta
Di Tahun 2016, Komisi III DPR RI Partai Gerinda itu mengatakan bahwa kementerian/ lembaga penunjang
juga menyoroti hubungan dua lembaga deponering itu telah mendegradasi penegakan hukum untuk bekerja
negara yang menjadi mitra kerjanya, wibawa Kepolisian. Oleh Karena maksimal. Apalagi pemerintah baru saja
Komisi Yudisial (KY) dengan Mahkamah itu, Komisi III akan mengkaji secara meluncurkan paket reformasi hukum
Agung (MA) yang belakangan terkesan akademis, kemudian dalam waktu dekat yang pertama, di sisi lain anggarannya
kurang harmonis. juga akan memanggil JaksaAgung. makin terbatasi. Pemotongan ini bukan
“Dalam laporan KY disebutkan Di bulan Juni dan Agustus, Komisi untuk anggaran 2017 mendatang saja,
bahwa selama ini pengelolaan III DPR RI melakukan fit and proper melainkan juga anggaran 2016 lalu
manajemen hakim dilakukan sendiri test terhadap Pimpinan dari lembaga- juga mengalami pemotongan,” papar
oleh Mahkamah Agung dan terbukti lembaga yang menjadi mitra kerjanya. anggota Komisi III, Arsul Sani.
belum optimal. Jangan sampai hal Sebut saja fit and proper test Calon Oleh karena itu, politisi dari
itu menjadi sebuah sinyalemen yang Kapolri, Tito Karnavian pada Juni Fraksi PPP ini mengungkapkan bahwa
semakin menjauhkan KY dan MA 2016 lalu. Tito sebelumnya menjabat pihaknya beserta fraksi-fraksi lainnya
seperti yang diberitakan media massa,” sebagai Kepala BNPT (Badan Nasional akan memperjuangkan anggaran
ujar anggota Komisi III, Achmad Zacky Penanggulangan Terorisme). mitra-mitra kerjanya. Jika pemerintah

foto : Arief/iw foto : Iwan/iw foto : Iwan/iw foto : Iwan/iw

Ketua Komisi III DPR RI, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Anggota Komisi III DPR RI, Anggota Komisi III DPR RI,
Bambang Soesatyo Benny K Harman Nasir Djamil Arsul Sani
Siradj. Hal tersebut mengemuka dalam Komisi III DPR RI juga melakukan ingin program penegakan hukum yang
rapat konsultasi Komisi III dengan KY, uji kepatutan dan kelayakan tujuh telah diluncurkannya dapat tercapai
Rabu (2/3) di ruang rapat Komisi III, calon Hakim Agung pada akhir Agustus dan berjalan dengan baik.
Senayan, Jakarta. 2016 lalu. Tiga dari tujuh Hakim Agung Ketua Komisi III DPR RI Bambang
Oleh karena itu Komisi III DPR terpilih adalah Panji Widagdo dan Soesatyo akan mengkaji usulan
RI berharap agar KY dapat menjaga Ibrahim sebagai calon Hakim Agung tambahan anggaran yang diajukan
kehormatan, martabat dan nilai luhur untuk kamar peradilan perdata, serta KPK dalam pagu Tahun Anggaran 2017
hakim, sekaligus mampu bersinergi Edy Riadi pada kamar peradilan agama. senilai Rp398,516 miliar.
dengan Mahkamah Agung untuk Di fungsi anggaran, Komisi III “Tentu kami akan mengkaji lagi, dan
mencapai tujuan utama menegakkan DPR RI mempertanyakan pemotongan akan menyesuaikan dengan keuangan
keadilan. anggaran mitra kerjanya oleh negara. Kami minta Anggota Komisi
Selain itu, adanya deponering kasus Menteri Keuangan. Komisi III DPR III di Banggar bisa memperjuangkan
dua mantan Pimpinan KPK, AS dan BW RI mempertanyakan pemotongan permohonan dari para mitra kerja di
menjadi perhatian Komisi III terhadap anggaran yang dilakukan oleh Menteri Komisi III, agar kinerja mereka bisa
mitra kerjanya, Kejaksaan. Wakil Keuangan terhadap empat mitra kerja meningkat,” kata Bambang di ruang rapat
Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Komisi III, Polri, Mahkamah Agung, Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (19/9).
Mahesa menduga ada unsur tertentu Kementerian Hukum dan HAM dan Dia menilai usulan tambahan
dalam deponering kasus dua mantan Kejaksaan. Hal tersebut terungkap anggaran KPK itu sudah logis sehingga
Pimpinan KPK, Abraham Samad dan dalam rapat dengar pendapat Komisi pihaknya akan memperjuangkan ke
Bambang Widjojanto. Hal tersebut III DPR RI dengan para mitra kerjanya Banggar agar dana tersebut diloloskan.
diungkapkannya saat menerima tersebut di ruang rapat Komisi III DPR Komisi Hukum Dewan Perwakilan
masukan dari Forum Masyarakat Peduli RI, Senayan, Jakarta (18/10/2016). Rakyat juga menyambut baik
Penegakan Hukum (FMPPH) di Gedung “Keempat mitra Komisi III itu permintaan Kejaksaan Agung yang
DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (7/3). memiliki anggaran yang cukup ingin anggaran lembaga adhyaksa
“Kami tidak menemukan alasan signifikan atau besar. Secara umum ditambah sebesar Rp 310 miliar dalam
logis atas deponering dua kasus mitra kami itu mengalami pemotongan APBN Perubahan 2016. (ayu)

PARLEMENTARIA l EDISI 144 TH. XLVI - 2016 l 17