Page 15 - MAJALAH 144

fungsi Sentra Gakkumdu yang
mengikutsertakan peran penyidik
Kepolisian dan mempersingkat alur
penanganan pelanggaran tindak
pidana Pemilihan.
Terkait sengketa Tata Usaha Negara
pemilihan dimulai dari upaya hukum Setiap pasangan
secara berjenjang yang dimulai dari calon kepala
Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas daerah yang
Kabupaten/Kota ke Bawaslu hingga ke
tingkat Mahkamah Agung (MA). Khusus terbukti melakukan
yang menyangkut perselisihan hasil, politik uang akan
diubah dengan menggunakan acuan
total suara sah hasil penghitungan mendapatkan
suara tahap akhir. hukuman
foto : Runi/iw
diskualifikasi.

Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman

itu dimaksudkan agar peraturan yang diskualifikasi.
dihasilkan selaras dengan UU. “Kalau calon yang melakukan
“Yang penting adalah bagaimana ya didiskualifikasi tapi kalau tim
PKPU itu benar-benar sesuai dengan suksesnya untuk apa didiskualifikasi,
ruh dan isi dari UU. Jangan sampai kan yang penting ada pembuktiannya.
ada yang melenceng sedikitpun,” ujar Kalau tim sukses yang penting
Sirmadji. pembuktian. Kecuali kampanye dalam
Politisi PDI-Perjuangan ini pertemuan terbatas dan dialog tatap
menuturkan, dengan dilakukan muka, itu memang didanai oleh parpol
RDP disaat reses ini Komisi II dan pasangan calon,” ujar Rambe.
bisa mengoreksi PKPU yang telah Terkait usulan Anggota DPR RI
diterbitkan KPU. Hal ini diperuntukan mundur jika maju dalam Pilkada, ada
agar penyelenggaraan pemilu dapat sebagian fraksi yang mengusulkan
berjalan sesuai dengan aturan yang untuk tidak melanggar keputusan
telah disepakati. Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga
“Melalui konsultasi ini, saya Anggota DPR RI yang maju Pilkada
foto : Runi/iw Misalnya saja soal kartu tanda mengusulkan tidak akan melanggar
harus mundur.
harapkan bisa dikoreksi dan diproses.
“Secara tegas ada fraksi yang
penduduk, itu harus dieksplisitkan
Anggota Komisi II DPR RI, Sirmadji yakni e-KTP. Karena kita ingin ke keputusan Mahkamah Konstitusi
(MK) sehingga tetap harus mundur.
depan proses pemilu itu berbasis pada
e-KTP,” sambungnya. Namun ada yang mengusulkan agar
Tiga PKPU yang merupakan Anggota DPR RI yang menduduki
Terkait mantan narapidana, turunan UU No 10 Tahun 2016 adalah jabatan Alat Kelengkapan Dewan
diwajibkan untuk mengumumkan PKPU terkait Tahapan, Program, dan (AKD) untuk mundur bila maju
kepada masyarakat bahwa yang Jadwal Pilkada 2017, PKPU Pencalonan, dalam Pilkada,” ujar legislator dapil
bersangkutan pernah menjadi dan PKPU Pilkada di daerah khusus, Sumatera Utara II ini.
narapidana. Persyaratan bagi PNS, yaitu Aceh, DKI Jakarta, Papua, dan Tak hanya itu, Komisi II DPR RI juga
anggota DPR RI, anggota DPD dan Papua Barat. telah menyelesaikan fit and proper test
Anggota DPRD yang mencalonkan diri Selain itu, Komisi II juga Anggota Ombudsman RI Periode 2016-
wajib mundur setelah secara resmi menyoroti persoalan politik uang 2021. Selama 2016 ini, Komisi II DPR
ditetapkan oleh KPU provinsi/KPU yang setiap pemilu selalu terjadi di RI juga telah menghimpun masukan
kabupaten/kota sebagai calon. Indonesia. Ketua Komisi II DPR RI terkait usulan Daerah Otonom Baru
Selain itu, Komisi II DPR RI juga Rambe Kamarulzaman menegaskan, (DOB) terhadap daerah pelosok dan
telah melakukan rapat konsultasi setiap pasangan calon kepala daerah melakukan rapat konsultasi dalam
dalam menyelesaikan Peraturan KPU yang terbukti melakukan politik menyusun Peraturan KPU dan
(PKPU) dan Peraturan Bawaslu. Hal uang akan mendapatkan hukuman Peraturan Bawaslu.  (hs)

PARLEMENTARIA l EDISI 144 TH. XLVI - 2016 l 15