Page 11 - MAJALAH 144

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku, Taufik Kurniawan
DPR dan Pemerintah Sepakat

Hemat Anggaran

anggaran merupakan domain dari
Pemerintah. Apalagi pada tahun
anggaran 2016, Presiden Joko Widodo
menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-
Langkah Penghematan Belanja
Kementerian dan Lembaga.
“Terkait dengan Inpres pemotongan
anggaran, itu merupakan domain
pemerintah. DPR RI tidak dalam
kapasitas meminta ataupun mendorong.
foto : Iwan Armanias/iw kepada pemerintah melakukan
DPR RI menyerahkan sepenuhnya

adjustment untuk melakukan efisiensi
anggaran yang secara garis besar adalah
adjustment teknis, tidak terkait asumsi-

Tauf ik memastikan, selama
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku Taufik Kurniawan berjabat tangan dengan Menteri Keuangan asumsi makro yang lain,” imbuhnya.
Sri Mulyani usai Rapat Paripurna pengesahan RAPBN 2017. pembahasan RAPBN, khususnya
RAPBN 2017, seluruh fraksi di DPR RI
menginginkan adanya efektivitas dan
PR RI bersama Pemerintah langkah berikutnya. Apalagi setelah efisiensi anggaran yang tepat sasaran.
telah men y epaka ti digulirkannya program Pengampunan Sehingga, penggunaan anggaran
Rancangan Undang-undang Pajak atau Tax Amnesty. Diharapkan, tepat sasaran dan bisa mendukung
DAnggaran Pendapatan dan Tax Amnesty mampu memberikan Program Nawacita yang digagas oleh
Belanja Negara (RAPBN) untuk disahkan penguatan bagi perekonomian nasional. pemerintah. Ia juga mengingatkan,
menjadi Undang-undang. Wakil Ketua Taufik berharap momentum ini sentralisasi penggunaan anggaran
DPR RI Taufik Kurniawan menekankan, dapat menarik pemegang investasi di harus bisa menyentuh pada kebutuhan
satu hal yang paling disepakati antara luar negeri, dan mengembalikannya ke masyarakat.
DPR RI dan Pemerintah adalah untuk Indonesia. Ia juga berharap, agar target Baru-baru ini, Taufik juga memas-
melakukan penghematan anggaran. bisa tercapai agar defisit anggaran dapat tikan pihaknya mendukung langkah
Menurutnya, penghematan ini agar diselesaikan. Pemerintah didorong agar Presiden dalam memberantas masalah
bisa digunakan untuk belanja prioritas melakukan langkah optimal. pungutan liar. Pihaknya pun tidak
dan mendesak, agar tidak terjadi lagi Tak lama sebelumnya, Taufik mempermasalahkan mengenai besar
pemotongan anggaran di tahun 2017. juga menekankan, DPR RI tidak ingin kecilnya pungli itu, namun lebih
“Postur APBN kali ini sudah ideal. pemerintah terjebak dan cukup puas kepada keseriusan Pemerintah dalam
Bahkan, merupakan yang terbaik dari dengan asumsi makro. Sebab, asumsi memberantas pungli, baik di pusat
situasi dan kondisi perekonomian global mikro dan pelaku ekonomi lainnya maupun daerah.
dan nasional. Apalagi, diakui atau tidak, juga harus bisa menjadi daya dukung “Pada prinsipnya kami telah sam-
pelaku pasar dunia tengah menunggu dan daya dorong untuk meningkatkan paikan, bahwa DPR RI mendukung
apakah Bank Sentral AS akan menaikkan perekonomian. “Secara prinsip, DPR RI langkah Presiden yang melakukan
suku bunga atau tidak,” kata Taufik, usai mengapresiasi kerja keras dari semua gebrakan untuk membasmi pungutan
memimpin rapat paripurna pengesahan pihak, terkait penetapan asumsi- liar. Karena hal tersebut menjadi salah
RAPBN 2017 di Gedung DPR RI Senayan asumsi makro. Namun sekali lagi, satu indikasi dukungan penuh dari
Jakarta, akhir Oktober lalu. asumsi makro tidak hanya berkutat pemerintah untuk konsen terhadap
Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional pada angka-angka saja, melainkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek
itu mengatakan bahwa APBN 2017 bisa mencerminkan kondisi riil yang mengenai pungutan liar sekecil
sangat penting. Sebab, APBN 2017 bisa dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya. apapun,” tutup politisi asal dapil Jawa
menjadi batu pijakan untuk menentukan Taufik tidak menampik, pemotongan Tengah itu.  (sf)

PARLEMENTARIA l EDISI 144 TH. XLVI - 2016 l 11