Page 37 - MAJALAH 134

Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Perppu Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
UU, UU tentang Perubahan kedua atas
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dan UU tentang
Penjaminan.
Diungkapkan Supratman, salah satu
yang menghambat kinerja legislasi DPR
tahun lalu ialah dinamika politik antara
Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi
Indonesia Hebat (KIH). “Soal KIH – KMP
kemarin itu sudah menjadi hal yang
menguras energi dan tenaga,” ungkap
politisi F-Gerindra itu.
Selanjutnya, ia menegaskan, hal
yang perlu dipahami adalah dalam
menjalankan fungsi legislasi tidak
hanya dilaksanakan oleh DPR tetapi
juga diperlukan komitmen Presiden.
Mengingat UU adalah produk bersama
DPR dan Pemerintah. Dimana setiap Foto: Jaka
Rancangan Undang-Undang (RUU)
harus dibahas DPR bersama Presiden Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas
untuk mendapat persetujuan.
Seringkali ketidakhadiran pemerintah
dalam pembahasan RUU menghambat RUU yang terdaftar dalam prolegnas.
kinerja Baleg. Menurut Supratman, hal inilah
Disisi lain, dalam Pasal 16 Undang- yang mengakibatkan pembahasan
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang RUU menjadi semakin berat. Karena
Pembentukan Peraturan Perundang- mengharuskan dilakukannya koordinasi
undangan, bahwa perencanaan pe- Baleg berencana mengundang dengan seluruh pemangku kepentingan
nyu sunan UU dilakukan dalam Prog- kementerian terkait secara terlebih dahulu, terutama komisi.
ram Legislasi Nasional (Pro legnas), Menurut politisi dari Dapil
mulai dari perencanaan, persiapan intens untuk melakukan Sulteng itu, keberadaan Baleg yang
teknik penyusunan, perumusan, pem- koordinasi dalam rangka vital dalam meningkatkan legislasi
bahasan, pengesahan sampai dengan pembahasan Undang-Undang seharusnya diposisikan sebagai
pengundangan dan penye barluasan. pusat pembentukan UU. Untuk itu,
Pada UU Nomor 12 Tahun 2011 serta melakukan pemantauan Baleg telah mengusulkan perubahan
tentang Pembentukan Peraturan terhadap pelaksanaan UU terhadap UU Nomor 17 Tahun 2014
Perundang-undangan, Baleg diberikan tersebut. pasal 105 guna mengembalikan tugas
otoritas dalam Penyusunan RUU. dan fungsi Baleg dalam penyusunan
Namun, pada UU MD3 dan Tata Tertib RUU, atau setidaknya dilakukan revisi
DPR RI bahwa penyusunan draft RUU Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014
tidak lagi menjadi otoritas Baleg, tapi tentang Tata Tertib DPR RI Pasal 65
pada komisi-komisi. tentang tugas Badan Legislasi.
Hal demikian pada akhirnya Diakui, memang masih ada hal
membuat Baleg kerap kali harus komisi. Sebagaimana yang tertuang yang berkaitan dengan poin-poin
menunggu draft RUU dari komisi- dalam UU Nomor Tahun 17 Tahun tertentu yang menjadi keberatan bagi
komisi sebelum melakukan peng- 2014 Pasal 105, tugas Baleg yaitu beberapa komisi, dan hal itu sedang
harmonisasian, pembulatan dan pe- memberikan pertimbangan terhadap digodok untuk disempurnakan.
man tapan konsep RUU yang diajukan RUU yang diajukan anggota DPR, “Kalau ini bisa disetujui, saya yakin
anggota DPR, komisi atau gabungan komisi atau gabungan komisi di luar Baleg bisa lebih produktif jika Baleg

PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016 l 37