Page 33 - MAJALAH 134

menyeluruh tentang potensi pajak itu. perpajakan yang selama ini bermasalah.
Saya sependapat di dalamnya harus Jangan sampai pengemplang pajak
diperbaiki,” jelasnya. justru mendapat keuntungan,” kata
Politisi asal dapil Kalimantan Sela- Heri, beberapa waktu yang lalu.
tan itu yakin, adanya RUU Tax Amnesty Politisi F-Gerindra ini menyerukan
ini dapat dijadikan momentum untuk agar isu non diskriminasi antara
menaikkan potensi penerimaan nega- pengemplang dan yang patuh bayar
ra. Namun, tak dipungkiri juga akan RUU itu bisa menjamin pajak mendapat perhatian serius. Dan
ada sanksi yang diberikan kepada reformasi tata kelola skema tax amnesty dalam pembahasan
pa ra pengemplang pajak yang tidak RUU ini nantinya harus menjadi
memanfaatkan momen Tax Amnesty perpajakan yang selama embrio transparansi perpajakan.
tersebut, yakni dengan dikenakan ini bermasalah. Jangan Menurutnya, tantangan terbesar dunia
sanksi membayar pajak yang lebih sampai pengemplang perpajakan Indonesia selama ini adalah
besar. inventarisasi.
pajak justru mendapat
keuntungan

kembali ke dalam sistem perbankan
Indonesia. Kedua, aspek under ground
atau hidden economy di dalam negeri
harus diberikan jalan keluar supaya
masuk dalam sistem ekonomi formal.
Dan terakhir, masalah piutang pajak
yang ada harus diselesaikan.
“Dengan tiga hal tersebut di se le-
Foto: Runi saikan maka diharapkan per ma salahan Foto: Arief
tax amnesty akan se cara keseluruhan
menuntaskan per masalahan yang
Anggota Komisi XI DPR, selama tertunda dan masalah tax Anggota Komisi XI DPR,
Mukhamad Misbakhun amnesty akan menjadi kebijakan Heri Gunawan
nasional amnesti,” kata politisi asal
Sementara itu, Anggota Komisi dapil Jawa Timur itu, sembari berharap “Yakni, bagaimana bisa ‘membawa
XI DPR RI Mukhamad Misbakhun penerimaan pajak melalui kebijakan ini pulang’ aset dan penghasilan yang
mengatakan, RUU Tax Amnesty mampu mencapai target, yakni di atas berada di luar negeri. Di Singapura
ini sudah sangat mendesak, agar Rp 100 triliun pada tahun ini. saja, diperkirakan sekitar Rp3.000
kebijakan itu bisa segera diaplikasikan triliun aset yang parkir. Perlu kejelasan
oleh Pemerintah. Ia berharap, Tax Amnesty Harus bagaimana skema repatriasinya. Kalau
kebijakan tax amnesty menjadi bagian Adil dan Proporsional tidak efektif, buat apa draf RUU itu
dari sebuah rekonsiliasi nasional Anggota Komisi XI DPR RI Heri diajukan,” ungkap politisi asal dapil
sehingga nantinya, selain Pemerintah Gunawan mengingatkan agar rencana Jabar IV itu.
mendapat penerimaan negara dari pembahasan RUU Tax Amnesty harus Untuk itu, lanjut Heri, regulasi
tax amnesty juga menyelesaikan penuh dengan kehati-hatian. Prinsip tax amnesty harus didesain seefektif
permasalahan struktural dibidang keadilan dan proporsional juga harus mungkin yang mengatur tentang
penegakan hukum. diusung. Menurutnya, tak perlu repatriasi, pendapatan tax amnesty
Politisi F-PG itu berpandangan, tax terburu-buru membahas RUU yang yang signifikan, ketentuan aset,
amnesty yang digagas saat ini isinya sangat strategis ini. pelaporan aset di masa yang akan
harus meliputi tiga aspek. Pertama, “Draf RUU tersebut harus dipas- datang, pajak yang dikenakan, dan
tax amnesty harus menyangkut ti kan ditujukan untuk mendongkrak lain-lain. “Kalau poin-poin itu tidak
repratiasi modal sehingga uang warga penerimaan pajak. Lebih jauh lagi, RUU clear, maka wajib hukumnya draf RUU
Indonesia di luar negeri bisa masuk itu bisa menjamin reformasi tata kelola ini untuk ditolak,” tutup Heri. (sf)

PARLEMANTARIA z EDISI 134 TH. XLVI - 2016 l 33