Page 57 - MAJALAH 155
P. 57

diperjual-belikan. Atau karena lembaga   agenda tersebut ingin berhasil, maka   mengawasi pemerintahan, dan keributan
              pengawas, seperti parlemen, kejaksaan,   kita harus bisa memerangi korupsi.   di parlemen adalah indikasi mereka
              serta masyarakat sipil, dipinggirkan   Parlemen dan anggota parlemen harus   bekerja. Beda dengan di Indonesia,
              perannya atau telah menjadi rusak. Pada   bisa memastikan bahwa setiap dana   kalau DPR ribut, publik sering bilang
              2012, Routledge Research menambahi   publik,  berhasil  disampaikan  kepada   pemerintah jangan diganggu. Itu yang
              temuan tadi dengan menambahkan   mereka yang berhak.              salah,” kata Fahri.
              bahwa korupsi juga akan berkembang                                   Image ini yang menurut Fahri harus
              karena kemiskinan.               Delegasi  DPR    RI   Kunjungi   dibalik pada masa yang akan akan
                 “Pada tahun 2013, Transparency   Washington DC                 datang. Di AS, uang rakyat dipegang
              International  menemukan  bahwa     Delegasi  DPR  RI   dipimpin  DPR, sehingga bilamana pemerintah
              dua pertiga parlemen gagal menjadi   Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah   memerlukan  anggaran,  maka
              pengawas korupsi sektor pertahanan.   menggelar pertemuan dengan Anggota   pemerintah akan meminta ke parlemen.
              Sekitar 85 persen parlemen tidak   Parlemen dari Partai Demokrat daerah   “Minta sekian, dikasih sekian, dan
              memiliki pengawasan ketat terhadap   pemilihan Carolina Utara 4, David Price   parlemennya berhak  mempertanyakan
              kebijakan pertahanan. Biaya global   di kompleks Capitol Hill, Washington   kegunaan anggaran yang diminta
              untuk korupsi semacam itu diperkirakan   DC, Amerika Serikat. Diketahui, Price   pemerintah.  Kalau  parlemen
              sekitar US$20 miliar per tahun,” imbuh   merupakan salah seorang politisi   merasa  pemerintah  tidak  bisa
              Fadli.                           senior  Amerika Anggota  House   mempertanggungjawabkan anggaran
                 Menurut Fadli, setiap tahun, uang   Appropriations Commitee (Komisi   yang diterimanya, maka anggaran tidak
              sogokan yang beredar di seluruh dunia   Persetujuan Anggaran).    akan diberi, sehingga pemerintahnya
              diperkirakan sekitar US$1 triliun, dan   Fahri mengatakan, perbincangan   tutup atau  government shutdown,”
              sekitar US$2,6 triliun, dari uang hasil   antara delegasi DPR RI dengan anggota   papar Fahri.
              korupsi yang terkumpul. Jumlah itu   kongres sejak 1987 itu, berlangsung   Artinya, lanjut Fahri, jika parlemen
              setara dengan lebih dari 5 persen PDB   mendalam dan luas karena terkait   bersepakat pemeritah tidak diberi
              global. Hal itu dinilai terjadi karena   penguatan fungsi parlemen dalam hal   anggaran,  maka  seluruh  kantor
              lemah dan tidak efektifnya pengawasan   budgeting dan pengawasan. Dari hasil   pemerintah tutup dan pegawainya
              parlemen.                        pertemuan, Fahri menuturkan bahwa   dirumahkan. Namun hal berbeda
                 “Untuk   mengatasi  persoalan  dalam hal anggaran dan pengawasan,   dengan Indonesia, jika anggaran
              tersebut, GOPAC percaya bahwa    Kongres di Amerika Serikat merupakan   pemerintah ditolak, maka berlaku
              kapasitas anggota parlemen harus segera   daulat rakyat, sehingga betul-betul kuat.  anggaran tahun sebelumnya. “Ini lah
              diperbaiki dan sistem pengawasan     “Jika melihat tradisi di AS ini, kuat   bedanya. Tapi ke depan kita ingin
              parlemen lebih diperkuat. Tentu   sekali. Karena rakyatnya betul-betul   membangun parlemen yang betul-betul
              saja tantangannya tidaklah mudah.   mengandalkan parlemennya untuk   independen,” tandas Fahri. n(Ryan Hidayat)
              Parlemen adalah sebuah lembaga
              politik di mana anggotanya berasal dari
              berbagai aliran dan ideologi politik. Itu
              sebabnya untuk memberantas korupsi
              kita membutuhkan sebuah jaringan
              internasional yang non-partisan,” urai
              Fadli.
                 Untuk meningkatkan kapasitas
              anggota parlemen dalam gerakan
              antikorupsi, GOPAC telah bekerjasama
              dengan sejumlah lembaga internasional,
              seperti PBB, Bank Dunia, IMF, dan
              lain-lain. Terkait dengan agenda                                                                 foto : dok/iw
              Sustainable  Development  Goals
              (SDGs), GOPAC berpandangan jika   Delegasi DPR RI berdiskusi dengan Parlemen AS.



                                                                                Edisi : 155 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA  |  57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62