Page 53 - MAJALAH 155

KUR ini telah diperiksa perekonomian yang tumbuh dari
dan dinilai Badan masyarakat,” kata politisi Gerindra dari
Pemeriksa Keuangan Dapil NTB ini.
(BPK) dan memperoleh Hal senada diharapkan anggota Tim
predikat Wajar Tanpa Nurhayati Ali Assegaf supaya dipikirkan
Pengecualian (WTP). akses kepada masyarakat mendapatkan
“Ini bisa menjadi KUR dengan mudah. Dalam kaitan ini
contoh bagi provinsi Jamkrindo selaku penjamin bisa bekerja
atau kabupaten lain sama dengan bank penyalur supaya
bagaimana dalam kredit itu bisa langsung dimanfàatkan
penyaluran KUR masyarakat. “Dengan KUR diharapkan
dengan laporan masyarakat tidak lagi terlibat dengan bank-
daerah, sehingga pertumbuhan yang tinggi administrasi keuangan yang baik. Tidak bank rentenir,” tegasnya.
itu kedepan kita harapkan bermanfaat bagi ada penyelewengan apalagi korupsi,” Anggota Komisi XI DPR M. Sarmuji
peningkatan kesejahteraan rakyat. ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menambahkan, seharusnya Provinsi
“Pemerintah provinsi dan pemerintah Soepriyatno saat memimpin pertemuan Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan
daerah dibawah monitoring pemerintah yang juga dihadiri oleh Deputi Gubernur transformasi. Pasalnya ketergantungan
pusat bisa lebih tajam menentukan arah BI Rosmaya Hadi, anggota Dewan kepada Newmont demikian besar
kebijakan program-programnya, sehinggga Komisioner OJK Tirta Segara, BPS, terhadap pembangunan daerah, bahkan
pertumbuhan ekonomi ini berdampak Perbankan dan PT Askrindo serta Perum pertumbuhan ekonomi NTB sebagaian
pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” Jamkrindo. besar didukung oleh Newmont. Begitu
tegasnya. Menurut Soepriyatno, perbankan perusahaan tambang ini mengurangi
Hal senada juga diungkapkan oleh khususnya dalam penyaluran KUR produksi ekspor, pertumbuhan ekonomi
Anggota Komisi XI DPR RI Fathan yang mempunyai peranan penting dalam NTB mengalami kontraksi.
menilai perkembangan perekonomian pembangunan daerah. Khususnya di “Karena itu perlu ditemukan leverage
di provinsi Sulsel yang tidak berbanding NTB, KUR untuk UMKM dan koperasi factor (penggunaan aset dan sumber dana)
lurus dengan angka kemiskinan yang telah memajukan sektor ini ditambah NTB selain tambang, untuk bisa mengangkat
masih tinggi. Komisi XI menyoroti angka kini menjadi daerah tujuan wisata yang pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya
kemiskinan yang tinggi yaitu sekitar 9,3 potensial. ada potensi luar biasa NTB yakni wisata
persen. Pada kesempatan yang sama seperti pantai-pantainya cukup indah,
Untuk itu, Komisi XI minta Anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar budayanya beaneka ragam. Dan yang
pemerintah dan seluruh stakeholder untuk mengharapkan KUR disalurkan juga bisa dikembangkan secara khusus adalah
kerja keras mengambil langkah-langkah ke masyarakat kecil yang tidak memiliki wisata halal yang sekarang mulai merebak
mengentaskan kemiskinan. “Masyarakat kemampuan bankable tapi usahanya visible di seluruh dunia,” ungkap Sarmuji
membutuhkan pertumbuhan ekonomi terutama dibawah Rp 25 juta dan jangan menambahkan. n(tra,as,mp)
yang tinggi, juga tingkat kesejahteraan dibebankan oleh
bagus dengan hilangnya ketimpangan adanya agunan.
sosial, dan hilangnya pengangguran,” “ K i t a
jelasnya. be rharap
keberpihakan
Contoh Penyaluran KUR per bankan
Sementara itu di waktu yang sama, pada sektor
Tim Kunjungan Kerja Komisi XI mikro, UMKM,
DPR RI yang bertandang ke Provinsi pertanian dan
Nusa Tenggara Barat terkesan dengan peternakan yang
penyaluran Kredit Untuk Rakyat (KUR) di menjadi concern
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pemerintah dalam
berjalan cukup baik. Apalagi penyaluran m e nd orong

Edisi : 155 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 53