Page 49 - MAJALAH 155

Sementara di Provinsi Kalimantan memperjuangkan agar kedua fasilitas bencana dapat stand by di laut.
Utara, Tim Kunjungan Kerja Komisi tersebut dapat direalisasikan karena “Karena sesuai PP No. 18 tahun
VIII yang dipimpin Wakil Ketua sangat dibutuhkan oleh Pelaksana 2016, yang semula kami dengan PMK
Komisi VIII Sodik Mudjahid menerima Badan Penanggulangan Bencana jadi satu dan sekarang dipisah sehingga
usulan dari Badan Penanggulangan Daerah (BPBD), Dan nantinya DPR arsip-arsip kami harus jadi satu untuk
Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan akan melakukan koordinasi dengan sementara. Untuk bencana di Kota
yang menginginkan dibangunnya kementerian terkait,” kata politisi Tarakan agak turun dibanding tahun
pos laut. Pembangunan pos-pos Senayan dari Fraksi Partai Gerindra itu. 2015 lalu, tetapi sayangnya dukungan
laut ini nantinya tidak hanya dapat Kepala BPBD Tarakan Abdul logistik dari BNPB di tahun 2017
menanggulangi perampokan di wilayah Azis menyampaikan bahwa untuk kurang mencukupi, dibanding tahun-
perairan Provinsi Kaltara saja tetapi selter pengungsi yang akan dibangun tahun sebelumnya itu lebih dari 70%
juga diharapkan dapat membantu memang bukan hanya untuk pengungsi turunnya,” kata Azis saat memberikan
menanggulangi korban bencana saat ada bencana saja, tetapi juga dapat paparan.
dan kecelakaan di laut. Mengingat digunakan untuk kegiatan lainnya. Sodik Mudjahid menuturkan
masyarakat Kaltara lebih banyak Karena Tarakan menjadi tempat transit bantuan logistik untuk BPBD akan
menggunakan jalur laut dari pada jalur terbesar di Kaltara. disesuaikan kondisi daerah. “Kita kan
lainnya untuk transportasi. Lebih lanjut Azis menjelaskan sudah tahu ada paket bantuan fisik
Menanggapi hal tersebut, Sodik bahwa kejadian kecelakaan laut sendiri untuk BPBD, sesuai tidak dengan
Mudjahid mengatakan, pos-pos memang baru saja dialami di Laut standarnya, penyesuaian program
terpadu memang sangat dibutuhkan Tarakan, dimana semua peralatan sarana dan prasarana yang dianggarkan
untuk menanggulangi bencana di laut berada di daratan sehingga cukup pemerintah kepada Komisi VIII dan
maupun di darat dan juga membutuhkan memakan waktu yang lama untuk bisa kalau memang anggarannya sudah
fasilitas selter pengungsi. Mengingat menanggulangi korban. Dengan adanya ada, tetapi memang harus dibagi
Kota Tarakan pernah mengalami pos laut terpadu nantinya semua satuan untuk seluruh Indonesia. Itupun kalau
bencana gempa yang cukup kuat. pemerintah yang memiliki potensial memang bisa akan kami perjuangkan,”
“Untuk itu, DPR akan untuk melakukan penanggulangan kata Sodik. n(dep/hr)

foto : Eka/iw

Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat menyerahkan sumbangan kepada kelompok usaha bersama E-Warong West Kube binaan Bank BNI
Kota Tarakan

Edisi : 155 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 49