Page 48 - MAJALAH 155

KUNKER

foto : Devi/iw

Tim Kunker Komisi VIII DPR RI dipimpin Noor Achmad foto bersama dengan mitra kerja di Papua

wilayah Papua sehingga memerlukan
Provinsi Papua dan Kaltara kebijakan khusus, terutama mengenai
peralatan pendukung.
“Kami juga perlu mengapresiasi
Butuh Dukungan Komisi VIII DPR terhadap apa yang disampaikan oleh

Komisi VIII DPR Apresiasi Kehidupan Umat Beragama Dinas Pemberdayaan Perempuan
di Papua dan Anak terkait persoalan kekerasan
terhadap perempuan dan anak yang
masih perlu penanganan serius,” tutur
im Kunjungan Kerja Komisi mengingat harmonisasi yang ada di politisi Fraksi Partai Golkar itu.
VIII DPR RI ke Provinsi Papua berdasarkan pada pendekatan- Sementara itu, Asisten
TPapua dipimpin Wakil pendekatan adat,” ucap Noor Acmad Perekonomian dan Kesejahteraan
Ketua Komisi VIII Noor Achmad di ruang kerja Sekda Papua. Rakyat Sekda Papua Elia I Loupatty
menyampaikan bahwa tujuan Terkait masalah sosial, Noor mengatakan, dalam pertemuan dengan
kedatangan Komisi VIII DPR ke Achmad mengatakan bahwa Komisi VIII DPR RI itu juga dibahas
Papua adalah untuk mendengarkan berdasarkan laporan Dinas Sosial mengenai masalah kepegawaian.
secara langsung segala aspirasi dan Kependudukan dan Catatan Sipil Dimana untuk Papua diharapkan ada
permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Papua, ada beberapa perlakuan khusus sehingga orang asli
beberapa instansi yang merupakan Kabupaten Kota yang belum menerima Papua yang diprioritaskan.
mitra kerja Komisi di daerah. Program Keluarga Harapan (PKH). “Dalam prakteknya, jika yang
Dalam kunjungan ke Bumi Semestinya semua masyarakat dapat diterima adalah orang-orang non
Cenderawasih itu, Komisi VIII DPR tersentuh oleh program tersebut. “Ini Papua setelah bekerja beberapa tahun
memberikan apresiasi terhadap menjadi masukan yang cukup baik kemudian mereka minta pindah.
kehidupan umat beragama di Papua untuk nanti disampaikan dalam sidang Sehingga sangat merugikan pemerintah
yang berjalan harmonis. “Banyak berikutnya,” ujarnya. daerah Papua,” ungkap Elia.
hal yang disampàikan oleh Pemprov Aspirasi lain yang diperoleh Komisi
Papua, soal agama. Ada hal yang VIII DPR yaitu dari BNPB Daerah yang Dukung Pembangunan Pos Laut
harus diperhatikan secara serius, menyampaikan tentang luasnya area di Tarakan

48 | PARLEMENTARIA n Edisi : 155 TH. XLVII 2017