Page 43 - MAJALAH 155

terlindungi oleh jaminan menginstruksikan kepada pemerintah
sosial baik itu di negara daerah sampai ke level desa yang disebut
luar atau negara ini. dengan desa migran produktif (migratif).
Tetapi khusus di “Memang Provinsi Kalbar tidak termasuk
Provinsi Kalbar saya sebagai pengekspor TKI, namun Provinsi
kira harus ada Peraturan Kalbar ini kan daerah transit yg dilewati
Pemerintah (PP) atau oleh TKI yang formal maupun ilegal.
Peraturan Menteri Sehingga yang harus dilakukan di situ
ujar
foto : Azka/iw (PERMEN),” Kalbar, salah satunya yaitu menerapkan Lembaga
Dede di Aula Kantor
Terpadu Satu Atap (LTSA). Namun
selain itu juga harus ada sesuatu yang juga
Gubernur
Pontianak, Jumat. bisa kita jadikan kepedulian kita bersama
Dalam pertemuan agar orang yang keluar masuk itu terdata
Berbeda dengan Pontianak, Komisi tim dengan Wakil Gubernur Kalbar dengan baik,” paparnya.
IX DPR memberi apresiasi terhadap Christiandy Sanjaya dan mitra kerja, Tanggapan senada juga diutarakan
pemerintah Kota Manado dalam Komisi IX mendapatkan masukan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR
semangatnya mengelola BLK untuk bahwa untuk daerah-daerah transit dan Ermalena mengingatkan agar perusahaan
meningkatkan kapasitas angkatan kerja perbatasan harus ada peraturan khusus yang ada di Indonesia untuk lebih
dalam memasuki kesempatan kerja. agar TKI terdata dengan benar. mengutamakan pekerja lokal sebagai
Hal itu tercermin dari upaya “Saya mengapresiasi masukan karyawannya. Hal ini dimaksudkan guna
pembangunan yang dilakukan di BLK dari Wakil Gubernur Provinsi Kalbar mengurangi tingkat pengangguran dan
Manado, meski demikian diingatkan Christiandy Sanjaya bahwa pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
bahwa pembangunan BLK juga harus harus membuat peraturan khusus untuk daerah.
dibarengi dengan peningkatan kualitas daerah-daerah transit dan perbatasan yang Hal ini diungkapkan usai meninjau
tenaga pelatih yang kompeten. sering dilalui oleh para TKI, agar para PT Meares Soputan Mining di Lukupang
“Kita beri apresiasi pada Pemkot TKI terdata dengan benar,” paparnya. Timur, Kabupaten Minahasa Utara,
Manado yang semangat membangun “Jadi, jangan sebagai pintu keluar Sulut. Ia menegaskan bahwa perusahaan
BLK. Ini salah satu upaya mengantisipasi masuk saja tanpa ada database yang baik pertambangan semestinya diisi oleh putra
ledakan angkatan kerja supaya mereka dan lengkap, karena konteks kita kedepan lokal, bukan pekerja asing.
bisa mengisi lapangan kerja secara lebih ini kan zero PRT, artinya tidak ada lagi “Perusahaan tambang semestinya
kualitas,” ujar Wakil Ketua Komisi IX kita mengirim tenaga kerja yg tidak mengakomodir anak-anak putra
Syamsul Bachri usai meninjau BLK Kota mempunyai kemampuan dalam bidang daerah sini. Ini menjadi penting
Manado. PRT,” tambahnya. untuk diperhatikan,” ujarnya kepada
Ia menambahkan bahwa dalam UU Parlementaria usai mengunjungi PT
TKI Yang Bekerja ke Luar Negeri PPMI belum ada aturan untuk pemerintah Meares Soputan Mining. n(chas, azka, hs)
Harus Bersertifikat yang daerahnya
Setelah disahkan dan diundangkan UU sebagai pintu
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia keluar masuknya
(PPMI), Tenaga Kerja Indonesia (TKI) para pencari kerja
yang akan bekerja ke luar negeri harus di luar negeri
bersertifikat. Hal tersebut disampaikan untuk membuat
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi P e rat u ran
IX DPR RI yang juga Ketua Komisi IX Pemerintah (PP)
Dede Yusuf Macan Effendi. atau Peraturan
“Dalam UU PPMI ini nantinya M enter i
para TKI yang mencari kerja di negara (PERMEN). foto : Hendra/iw
luar harus bersertifikat, mereka harus U U
berkontrak kerja, mereka juga harus PPMI hanya

Edisi : 155 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 43