Page 38 - MAJALAH 155

KUNKER

kemanusiaan, tentu membantu aspek
sisi kemanusiaan dan tentu sangat kita
dukung tetapi jangan juga karena alasan
itu kemudian mereka berlama-lama di
sini. Maka tadi saya katakan harus ada
solusi yang konkret untuk menyelesaikan
masalah ini yang berhubungan dengan
pemulangan mereka ke negara asalnya,”
papar Benny.
Anggota Komisi III daerah pemilihan
Kalimantan Barat Erma Suryani Ranik
memaparkan, Rumah Detensi Imigrasi di
Pontianak, Kalimantan Barat menampung
foto : Nadya/iw sekitar 150 pengungsi dari Afghanistan,
sebagian besar mereka dari Etnis Hazara.

Komisi III DPR RI meninjau rumah Detensi Imigrasi Pontianak, Kalbar Etnis Hazara merupakan Etnis Minoritas
di Afghanistan, mereka beragama islam
Kasus Pencari Suaka Politik tetapi alirannya berbeda yaitu beraliran
Islam Syiah, sehingga mereka mengalami
Harus Diselesaikan Di Taraf masalah di Afghanistan. Para WNA yang
tinggal di Rumah Detensi rata-rata sudah
Internasional 3 tahunan.
“Masalahnya adalah mereka ini
mencari suaka Politik atau Asilum ke
beberapa negara khususnya negara
Kunjungan Kerja reses masa persidangan I Tahun Sidang
Australia. Hanya sampai sekarang proses
2017-2018, Komisi III DPR RI membagi timnya menjadi dua
di Australia mereka tidak mau menerima
Tim, yaitu Tim Komisi III ke Provinsi Kalimantan Barat dan dengan mudah para pencari suaka ini,
Tim Komisi III ke Provinsi Kalimantan Selatan. Tim Komisi sehingga kemudian para pengungsi dari
III ke Kalbar dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny Afghanistan ini diurus oleh UNHCR,”
Kabur Harman, dan Tim Komisi III ke Kalsel dipimpin kata Politisi Partai Demokrat tersebut.
Menurut Erma, Komisi III DPR RI
Desmond Junaidi Mahesa.
Berkepentingan untuk melihat Rudenim
karena tidak menginginkan para pencari
edua tim banyak menemukan karenanya harus ada penyelesaian yang suaka politik diasemiliasi ke masyarakat,
permasalahan di kedua daerah sifatnya diplomatik di level internasional. mengingat hal itu sangat berbahaya.
Ktersebut, antara lain kasus Selama menjadi penghuni Rumah Karena kejahatan dan pelanggaran
pencari suaka politik, kasus Fidelis, over Detensi, para WNA tersebut dibiayai dan hukum dapat terjadi begitu mudah jika
kapasitas lapas, dan lain-lain. diurus oleh UNHCR (United Nations para WNA di Rudenim diasemiliasi ke
Di Pontianak, Tim Komisi III High Commissioner for Refugees). masyarakat.
melakukan peninjaun ke Rumah Detensi Menindaklanjuti adanya UNHCR yang
Imigrasi (Rudenim) Pontianak. Benny K. mengurus para WNA tersebut, Benny Kasus Fidelis Jadi Cambuk Bagi
Harman menilai, kasus Warga Negara mengungkapkan, jangan hanya karena Hukum Indonesia
Asing (WNA) yang menjadi pengungsi UNHCR melakukan tugasnya di aspek Sementara saat melakukan pertemuan
sebagai Political Asilum Secret atau kemanusiaan, justru membuat para dengan Badan Narkotika Nasional
Pencari Suaka Politik. Kasus ini tidak WNA nyaman dan tidak ingin pulang ke Provinsi (BNNP) Kalbar, anggota
hanya menjadi masalah bagi Indonesia negara asalnya. Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik
melainkan masalah internasional. Oleh “Ya UNHCR itu kan aspek geram dan kecewa dengan kinerja BNNP

38 | PARLEMENTARIA n Edisi : 155 TH. XLVII 2017