Page 39 - MAJALAH 155

Kalbar, utamanya dalam kasus Fidelis, Kata Politisi Partai Gerindra tersebut saat Basarah yang turut serta dalam Tim
yang menanam ganja demi pengobatan melakukan pertemuan dengan Kepala Komisi III ke Banjarmasin, menilai
Isterinya yang sakit keras. Menurutnya, Kanwil Kemenkumham Banjarmasin. para penegak hukum, baik kepolisian,
dalam kasus tersebut, BNNP Kalbar Bila tahanan kasus narkoba terus kejaksaan, hingga para hakim di
tidak memiliki konsep restorative justice. bertambah di Lapas ini, berarti ada yang pengadilan perlu menata kasus-kasus
“Kasus ini sudah diputus dan sudah salah dari penanganan narkoba. BNN pidana dalam sebuah criminal justice
berkekuatan hukum tetap, pada tanggal sebagai institusi yang punya otoritas system. Ini dipandang penting untuk
15 November Fidelis akan bebas murni. menanganinya perlu merubah cara memberi perhatian terhadap pemidanaan
Dan kasus ini juga menjadi perhatian penidakannya. Kampanye pencegahan para tersangka, terutama tersangka kasus
bagi dunia bagaimana cara hukum perlu diperluas dengan gerakan yang narkoba.
Indonesia memperlakukan orang yang masif. “Kami menekankan pentingnya
mencari pengobatan alternatif dengan “Ada suatu pertanyaan besar dari criminal justice system dilaksanakan
menggunakan ganja,” kata politisi kami Komisi III menyangkut hal ini. secara baik dan efektif. Criminal justice
Partai Demokrat ini menumpahkan Nanti kita akan ketemu dengan Kapolda system yang dimaksud adalah dalam hal
kekecewaannya. Apalagi, saat ini Komisi dan BNN,” ucap Desmond J. Mahesa. pemidanaan seseorang atau tersangka,
III juga sedang menyelesaikan RUU Over kapasitas selalu menjadi masalah terutama tersangka narkoba, para
KUHP. Maka, kasus Fidelis menjadi di hampir semua Lapas di Indonesia. penegak hukum harus memperhatikan
bagian yang akan dimasukkan ke dalam Untuk itu, sambung Desmon, perlu ada aspek legal formal,” papar Basarah.
isu pembahasannya. kebijakan yang dirumuskan di tingkat Para penegak hukum, sambung
“Buku 1 sudah selesai dan ada 100 pusat dan ada pula kebijakan di tingkat politisi PDI Perjuangan ini, perlu
lebih pasal. Kita akan masuk ke buku daerah. Dengan kunjungan Komisi III ini, berkoordinasi termasuk dengan BNN,
2. Kita berharap kejadian yang dialami tentu ada kroscek sekaligus melihat dari agar bisa memilah mana tersangka korban
Fidelis ini bisa menjadi salah satu inisiatif dekat bagaimana kondisi Lapas selama dan tersangka pengedar narkotika.
untuk membuka ruang yang lebih besar ini. Kasus narkoba masih mendominasi Dengan begitu, penegak hukum juga
lagi bagi penelitian penggunaan beragam penghuni Lapas. Bahkan, ada narkoba bisa memperhitungkan kapasitas Lapas
obat-obatan yang bisa dipakai untuk masuk ke Lapas. Ini tentu menyangkut dalam menampung para tersangka
penyembuhan manusia, salah satunya penjagaan yang lemah. yang divonis penjara. Di Banjarmasin
adalah menggunakan ganja,” ungkap sendiri, Kapasitas Lapasnya hanya 326
Erma. Penegak Hukum Perlu Menata narapidana. Tapi, kini malah dihuni 3.200
Criminal Justice System narapidana yang mayoritas terjerat kasus
Over Kapasitas Lapas Banjarmasin Anggota Komisi III DPR RI Ahmad narkoba. n(ndy, rief)
Sudah Meresahkan
Di Banjarmasin, Tim Komisi III yang
dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR
RI Desmond Junaidi Mahesa menyoroti
Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas) di Banjarmasin sudah sangat
meresahkan. Para narapidana yang
ditempatkan di Lapas ini terus bertambah,
tidak berkurang. Apalagi yang bertambah
adalah narapidana kasus narkoba.
Menurut Desmon, ada yang salah
dari penanganan tindak pidana narkoba.
Aksi pencegahan dinilai masih kurang.
“Kami ingin melihat apakah ada
perubahan over capacity. Semakin baik foto : Arief/iw
atau tidak semakin baik. Realisasinya
ternyata jumlah orang selalu bertambah.” Komisi III DPR RI saat meninjau Lapas Kelas IIA Teluk dalam, Banjarmasin

Edisi : 155 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 39