Page 42 - MAJALAH 155

KUNKER

Komisi IX Temukan Hal Penting Terkait

Pelayanan RS dan BLK

Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IX DPR RI dalam rangka melaksanakan tugas dan
fungsi DPR RI sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib DPR RI yaitu melakukan pengawasan
terhadap pelayanan Rumah Sakit (RS) dan Balai Latihan Kerja (BLK) terutama di Pulau Nias,
Manado dan Pontianak.
peralatan dan (BLK ) di Kepulauan Nias yang dibangun
obat-obatan yang sejak tahun 2010 dan selesai tahun 2011
pe masokanny a belum bisa dioperasikan karena belum
selalu berkurang ada alat-alatnya.
dan bahkan ada “Bangunan BLK usulan Nias Selatan
juga yang sudah itu terletak di wilayah Nias Utara, jadi
kadaluwarsa. itu mungkin salah satu kendalanya.
Sedangkan di Membangun BLK bisa dilakukan
Manado tepatnya pemerintah daerah setempat yang
di Minahasa Utara, direncanakan oleh pemerintah provinsi
foto : Chasbi/iw Wakil Ketua Komisi kemudian nantinya akan didukung oleh
pemerintah pusat baik program maupun
IX DPR RI Syamsul
Bachri mendorong alat-alatnya,” paparnya di sela-sela
penambahan fasilitas Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke
i Pulau Nias, Ketua Tim kesehatan di RS Maria Walanda Maramis Kepulauan Nias.
Kunker Komisi IX DPR RI di Kabupaten Minahasa Utara. Hal ini ia Sementara di Kalimantan Barat,
DSaleh Partaonan Daulay minta tegaskan agar di APBN 2018 tidak ada Anggota Komisi IX DPR RI Irgan
Kementerian Kesehatan RI untuk segera pengurangan anggaran. Chairul Mahfiz menilai BLK Provinsi
memprioritaskan pengiriman tenaga Saat meninjau langsung kondisi Kalimantan Barat di Pontianak banyak
medis ke lima kabupaten/kota di Pulau RS, Politisi Golkar ini melihat terdapat mengalami persoalan yang perlu
Nias. sejumlah kekurangan fasilitas seperti direvitalisasi di beberapa faktor seperti
“Kami minta kepada pemerintah sempitnya kamar dan terbatas ruang sarana dan prasarana, Sumber Daya
pusat dalam hal ini Kementerian pendaftaran, meskipun dia mengapresiasi Manusia (SDM), dan menurunnya alokasi
Kesehatan RI segera memprioritaskan semangat masyarakat dan Pemerintah APBN untuk kegiatan BLK.
pengiriman tenaga medis ke Pulau Nias Kabupaten untuk memperbaiki sarana “Persoalan sarpras, dan SDM
untuk lima kabupaten/kota ini ,” kata dan fasilitas kesehatan cukup tinggi. persoalannya cukup kompleks. Sebagai
Saleh usai melakukan pertemuan tim “Fasilitas perlu diperhatikan, contoh semula instruktur berjumlah 39
dengan Bupati Nias Selatan di Aula banyak ruangan yang sumpek dan kini hanya tersisa 18 dan bisa saja tahun
Kantor Bupati Nias Selatan, Sumatera ruang pendaftaran yang sempit. Ini depan turun lagi di karenakan paket
Utara. Rumah Sakit Umum Daerah fasilitasnya kegiatan yang sangat minim sekali, alokasi
Hal tersebut disampaikannya terkait memprihatinkan,” tutur Syamsul di APBN pun menurun yang semula di
adanya beberapa temuan Tim Komisi Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi tahun sebelumnya sekitar Rp 3 miliar
IX di Nias yang dinilainya sangat Utara. sekarang menjadi hanya Rp 400 Juta
memprihatinkan, yaitu soal penanganan dan dukungan dari APBD Rp 500 Juta
dan pelayanan kesehatan, puskesmas Banyak Persoalan di Balai Latihan ini harus menjadi perhatian semua pihak
yang tidak ada dokternya, RSUD yang Kerja yang terkait,” ujar politisi F-PPP dapil
tidak ada dokter giginya dan juga tidak ada Anggota Komisi IX DPR RI Ayub Banten III itu usai meninjau BLK di
dokter spesialisnya. Selain itu, ketersedian Khan menyatakan Balai Latihan Kerja Pontianak.

42 | PARLEMENTARIA n Edisi : 155 TH. XLVII 2017