Page 11 - Stabilitas Edisi 195 Tahun 2023
P. 11
likuiditas pun meledak yang pada begitu, bukan berarti bank-bank daerah sebesar Rp3 triliun. Bahkan kini otoritas
akhirnya menimbulkan krisis keuangan di sini tidak ada masalah. Sebagaimana mendorong BPD untuk menggunakan
yang cukup serius. dimahfumi, selama ini, bank daerah strategi anchor bank demi menjangkar
Harus diakui gejolak yang yang pendiriannya dimaksudkan untuk bank-bank yang bermodal minim agar
mencengkeram industri keuangan AS mendorong ekonomi daerah yang bisa memenuhi ambang batas bawah.
memang berpusat pada bank yang sering sahamnya dimiliki oleh para pemimpin Meski begitu, ada satu perbedaan
disebut sebagai regional. Sebut saja daerah, masih bergelut dengan isu yang mencolok, yang dimiliki BPD dan
Silicon Valley Bank dan First Republic, permodalan. tidak dimiliki bank regional di AS: risiko
yang masing-masing memiliki sekitar Bank daerah di AS menerima politik. BPD di seluruh Indonesia pasti
200 miliar dollar AS dalam aset ketika limpahan rezeki yang dahsyat ketika dimiliki oleh pemimpin-pemimpin
mereka runtuh. Keduanya berada dalam sektor teknologi di layanan keuangan daerah baik itu Gubernur, Bupati atau
20 besar bank beraset terbesar di AS. benar-benar mewarnai ekonomi. Bank- Walikota, di setiap provinsi.
Bank regional di AS sekilas mirip bank ini kemudian menjadi garda Ketika mereka berkuasa, maka
dengan Bank Pembangunan Daerah terdepan dalam membiayai pelaku bisnis pengurus bank daerah haruslah
(BPD). Jika ditengok dari besaran aset, yang kerap disebut startup. Hasilnya seseorang yang bisa dan mampu
memenuhi ekspektasi mereka. Tidak
Meski begitu, ada satu perbedaan yang jarang kepentingan dan tujuan yang
mencolok, yang dimiliki bPD dan tidak dimiliki diusung tidak sejalan dengan bisnis bank,
selain juga sederet vested interest yang
bank regional di AS: risiko politik. bPD di jamak muncul di dalamnya.
seluruh Indonesia pasti dimiliki oleh pemimpin- Kenyataan tersebut tentu membuat
pemimpin daerah baik itu Gubernur, bupati bank daerah di Indonesia lebih
menantang ketimbang bank daerah di AS.
atau walikota, di setiap provinsi. Pengurus bank bisa saja diberhentikan
sewaktu-waktu jika berselisih jalan
beberapa BPD juga mengisi jajaran 20 kinerja keuangan mereka terdongkrak dengan kemauan sang pemegang
besar. Bahkan Bank bjb, memiliki aset dalam masa-masa Covid-19 membahana saham pengendali, meski berhasil
mencapai Rp167 triliun dan merangsek dua tahun lalu. menunjukkan kinerja yang baik. Seperti
ke jajaran 10 besar. Tetapi era itu tampaknya sudah yang belakangan mulai terjadi ketika
Di AS, istilah bank daerah juga sampai ujungnya yang ditandai penutupan Indonesia tengah bersiap menyongsong
mengacu pada operasional kebanyakan bank-bank ini oleh otoritas. Too small to tahun politik.
mereka yang hanya melayani daerah succeed menjadi predikat yang disematkan Oleh karena itu dibutuhkan adanya
tertentu. Tetapi banyak dari bank media-media di AS kepada bank-bank terobosan kebijakan untuk melepaskan
ini melayani sejumlah besar negara regional yang mendadak melonjak aset belenggu-belenggu kinerja bank daerah
bagian dan memiliki akses online secara dan market value-nya dan sekarang selama ini. Terobosan itu harus muncul
nasional. Sekali lagi mirip dengan BPD di banyak yang sekarat. dari pemegang saham, pengurus bank,
Indonesia. Di Indonesia, perbedaannya adalah, bahkan dari otoritas sendiri. Karena
Akan tetapi perbedaan juga jelas otoritas keuangannya sudah lebih dulu bisa saja industri bank daerah mendapat
sekali tampak antara bank-bank yang aware akan bahaya permodalan ini. Sejak hantaman krisis, bukan krisis seperti
disebut bank daerah di AS dan Indonesia. dua tahun lalu, Otoritas Jasa Keuangan yang dialami koleganya di Negara
Yang paling jelas kelihatan saat ini sudah menerbitkan aturan yang Paman Sam, tetapi krisis karena risiko
adalah lampu sorot untuk bank daerah mendorong BPD yang modalnya minim politik atau salah strategi yang membuat
di Indonesia tidak seterang di AS. Meski untuk memenuhi kecukupan modal kinerjanya melorot.*
www.stabilitas.id Edisi 195 / 2023 / Th.XVIII 11