Page 61 - Stabilitas Edisi 207 Tahun 2024

angkah penyelamatan Bank
Century pada 2008 yang
memicu perdebatan publik
Lternyata masih menyisakan
masalah yang membelit lembaga
penjamin dana masyarakat di perbankan
itu. Namun kini lembaga sudah bisa
bernapas lega karena salah satu kasus
hukum yang membelenggunya sudah
terurai. SETELAH
Terkait langkah bailout Bank MELALUI PROSES
Century, pada 2017 Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) itu digugat oleh lima PERSIDANGAN YANG
perusahaan asing yang bermukim CUKUP PANJANG,
di Mauritius Island. Yaitu First AKHIRNYA DALAM
Global Funds Limited PCC (FGFL),
Weston International Asset Recovery PERSIDANGAN
Company Limited (WIARCO), TANGGAL 19 JUNI
Weston Capital Advisor, Inc (WCAI),
Weston International Asset Recovery 2024 YANG LALU,
Corporation Inc (WIARCI) dan Weston PENGADILAN
Capital Advisor, Inc (WICL).
Para penggugat merupakan entitas MAURITIUS TELAH Purbaya Yudhi Sadewa,
yang terafiliasi dengan pemegang MENGABULKAN Ketua Dewan Komisioner LPS
saham lama Bank Century, yakni Robert
Tantular, Rafat Ali Rivvi, dan Hesham TUNTUTAN AGAR
Al-Waraq. Gugatan tersebut terkait LPS DAN MANTAN
dengan Mandatory Convertible Bond
(MCB) yang dimiliki oleh salah satu PIMPINANNYA
penggugat yang dahulu diterbitkan DIKELUARKAN DARI
oleh Bank Century (yang berubah nama
menjadi Bank Mutiara dan kini Bank PERKARA.
Jtrust Indonesia).
Para penggugat mendalilkan bahwa
berdasarkan MCB tersebut, mereka
seharusnya menjadi pemenang dari
lelang saham LPS pada Bank Mutiara
ketika diselamatkan oleh LPS beberapa perkara,” ujar Ketua Dewan Komisioner mengindahkan prinsip kedaulatan
tahun lalu. Secara keseluruhan, para LPS Purbaya Yudhi Sadewa di hadapan hukum Indonesia,” tambah Purbaya.
penggugat mengajukan tuntutan sebesar media di Jakarta, akhir Juli 2024 silam. Selain itu, LPS juga telah mengajukan
408 juta dolar AS atau sekitar Rp6,65 Sejak awal kasus mencuat, LPS bantahan lain berupa kesaksian
triliun. Para penggugat juga mengajukan langsung mengajukan upaya dan langkah tersumpah (affidavit) antara lain melalui
permohonan Mareva Injunction atau hukum pembelaan, antara lain pengajuan Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary
permohonan sita atas segala aset milik surat keberatan yang memuat antara lain Zulfikar dan Wakil Pemerintah RI,
para tergugat senilai 400 juta dolar AS mengenai penetapan pengadilan yang Direktur Jenderal Administrasi Hukum
(Rp6,5 triliun). telah mengizinkan untuk memanggil Umum Kemenkumham RI, Cahyo
“Setelah melalui proses persidangan para pihak yang berada di luar Mauritius. Rahadian Muhzar. Mereka berdua
yang cukup panjang, akhirnya dalam “Karena pengadilan di Mauritius menyatakan, bahwa berdasarkan doktrin
persidangan tanggal 19 Juni 2024 sejatinya tidak berwenang untuk State Immunity, LPS patut dikeluarkan
yang lalu, Pengadilan Mauritius telah memeriksa perkara, serta pemanggilan dari perkara karena kedudukan dan
mengabulkan tuntutan agar LPS dan para pihak di Indonesia tidak dilakukan tindakan-tindakan yang dilakukannya
mantan pimpinannya dikeluarkan dari secara patut dan sah karena tidak khususnya terkait dengan penanganan

www.stabilitas.id Edisi 207 / 2024 / Th.XIX 61