Page 62 - Stabilitas Edisi 207 Tahun 2024

Indonesia (Kemenkumham RI). Tim
LPS dan Kemenkumham RI melakukan
kunjungan dan koordinasi secara
langsung kepada Pemerintah Mauritius,
guna menjelaskan sekaligus meminta
dukungan mengenai kepentingan hukum
LPS dalam perkara ini yang notabene
juga merupakan kepentingan hukum
Pemerintah Indonesia.
LPS tetap mengharapkan dukungan
dari pemerintah terhadap penanganan
perkara lainnya yakni perkara Contempt
of Court yang diajukan oleh Para
Penggugat yang sama di Supreme Court
of Mauritius (General Division) yang saat
ini masih aktif. Meski statusnya tertahan
(pending) karena menunggu putusan
dalam perkara lainnya yang masih
diperiksa, namun bukan tidak mungkin
dalam waktu dekat akan dilakukan
kembali.

Kejar Aset
Meski demikian, LPS masih terus
bekerja untuk menguapayakan penyitaan
dan pengembalian aset-aset milik mantan
pemegang saham pengendali dan mantan
pengurus Bank Century yang telah
terbukti bersalah. Bekerja sama dengan
Kementerian Hukum dan HAM RI,
LPS akan mengejar dan mengupayakan
pengembalian aset-aset itu baik yang
berada di Hong Kong, Jersey, ataupun
Pengadilan resolusi bank yang telah dilakukan negara lain yang prosesnya dilaksanakan
Mauritius telah adalah tindakan yang berlandaskan melalui upaya Mutual Legal Assistance
mengabulkan mandat undang-undang dan dilakukan (MLA).
tuntutan agar secara professional. Dijelaskan Dirjen Administrasi
LPS dan mantan “Dan, dengan telah dikeluarkannya Hukum Umum Kemenkumham RI,
pimpinannya LPS dan mantan pimpinannya dari Main Cahyo Rahadian Muhzar, pemerintah
dikeluarkan dari Case di Supreme Court of Mauritius, Indonesia bekerja sama dengan berbagai
kementerian dan lembaga, termasuk
maka LPS dan mantan pimpinannya
perkara pihak-pihak telah dibebaskan dari tuduhan-tuduhan Polri dan Kejaksaan, serta Kementerian
terkait Para Penggugat yang dianggap tidak Hukum dan HAM sebagai otoritas pusat
Bank Century. berdasarkan fakta-fakta hukum yang dalam kerja sama penegakan hukum
ada,” jelas Ary Zulfikar. antarnegara.
Dalam proses penanganan perkara Dalam proses pengembalian aset yang
ini LPS juga didukung penuh oleh pihak melibatkan gugatan terhadap LPS serta
pemerintah, dalam hal ini Direktorat pengurusnya, lanjut Cahyo, dengan cara
Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan kerja sama internasional yang
(AHU), khususnya Direktorat Otoritas melibatkan yurisdiksi asing, seperti Hong
Pusat dan Hubungan Internasional, Kong dan Jersey. “Setelah hampir 15
Kementerian Hukum dan HAM Republik tahun mengejar aset-aset Bank Century,

62 Edisi 207 / 2024 / Th.XIX www.stabilitas.id