Page 53 - Stabilitas Edisi 202 Tahun 2024

eragam cara sudah
dilakukan pemerintah
untuk meningkatkan inklusi
Bkeuangan lewat peningkatan
akses pinjaman bagi masyarakat
kalangan bawah. Bahkan merebaknya
platform digital menjadi berkah tersendiri
bagi praktik penyaluran dana ke pada
khalayak yang lebih luas.
Akan tetapi dampak negatif yang
ditimbulkan perkembangan tersebut
sudah mulai bermunculan dan bisa
menjadi bumerang di kemudian hari.
Mengantisipasi hal itu pemerintah
mengeluarkan inisiatif penggunaan alat
penilai kredit (credit scoring). Selain itu,
pemerintah juga memiliki sasaran lain
terkait penerapan credit scoring itu yaitu
mendongkrak penyaluran Kredit Usaha Foto: Istimewa
Rakyat (KUR).
Awal tahun ini pemerintah ingin
meningkatkan kecepatan penyaluran … rencana uji coba penerapan skema
KUR dengan meniadakan kewajiban
penyediaan agunan bagi pengusaha credit scoring dalam penyaluran KUR tanpa
kecil dan mikro. Maka dari itu, dalam agunan. Uji coba akan dilakukan melalui
mempercepat langkah tersebut, lembaga penyalur seperti fintech, koperasi,
pemerintah melalui Kementerian
Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dan multifinance. Saat ini kami sedang
mengumumkan rencana uji coba mempersiapkan infrastrukturnya.
penerapan skema credit scoring dalam
penyaluran KUR tanpa agunan.
“Uji coba akan dilakukan melalui Yulius,
lembaga penyalur seperti fintech, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM
koperasi, dan multifinance. Saat ini kami
sedang mempersiapkan infrastrukturnya,”
kata Deputi Bidang Usaha Mikro scoring. Rencananya, uji coba akan semua lembaga keuangan untuk bekerja
KemenKopUKM, Yulius dalam dimulai pada Juni - Juli 2024 dengan sama menerapkan aturan penyaluran
pernyataan resminya, diliris 19 Januari plafon maksimal KUR sebesar Rp500 KUR yang sesuai dan tidak memberatkan
2024. juta. “Penggunaan data alternatif dalam penerima KUR. Maka, kata Yulius,
Dengan langkah diharapkan peluang credit scoring juga dapat meningkatkan Kementerian Koperasi dan UKM juga
pengusaha mikro untuk mendapatkan prediksi risiko gagal bayar untuk nasabah akan mengenakan sanksi kepada bank
persetujuan pinjaman menajadi semakin baru yang belum pernah akses kredit penyalur KUR yang melanggar aturan.
besar. Yulius menjelaskan bahwa credit perbankan,” tegas Yulius. Sanksi tersebut berupa surat teguran dan
scoring akan menjadi kunci utama dalam KemenKop UKM berharap dengan pemotongan subsidi bunga.
menilai kemampuan UMKM membayar langkah ini, penyaluran KUR dapat Hal itu telah terjadi. Dia
kewajiban pinjamannya, dengan semakin meningkat, memberikan menyebutkan, saat ini telah melayangkan
melibatkan lembaga penilaian kredit dan dukungan yang lebih besar kepada surat teguran kepada dua belas
memanfaatkan data transaksi UMKM. UMKM dalam meningkatkan skala bank penyalur KUR yang melanggar
Selain itu, KemenKopUKM bersama usahanya, dan secara keseluruhan aturan. Kemudian, pihaknya juga
Kementerian dan Lembaga terkait memajukan sektor ekonomi UMKM di telah dijadwalkan untuk mengadakan
lainnya akan menyusun regulasi yang Indonesia. pertemuan dengan pimpinan dua belas
mendukung implementasi skema credit Di samping itu, Yulius juga meminta bank tersebut.

www.stabilitas.id Edisi 202 / 2024 / Th.XVIII 53