Page 77 - Stabilitas Edisi 193 Tahun 2023
P. 77
dikorupsi secara halus oleh para hal, yakni kerjasama dalam pencegahan
pejabat pengelola dana pensiun. korupsi atau penindakan. “Nanti kami
Modus operandinya melakukan cek tentang itu karena ada dua dimensi,
investasi di saham-saham gorengan. apakah itu pencegahan atau konteksnya
Contoh saja Jiwasraya dan Asabri yang penindakan,” kata Ali secara terpisah.
menginvestasikan dananya di saham-
saham yang digoreng-goreng dan penuh Dikelola Satu Badan
risiko,” tutur mantan Wakil Ketua Partai Mencermati carut marut tersebut,
Gerindra tersebut. ekonom Indef Nailul Huda mengusulkan
Biasanya, lanjut Arief, pengurus dana kalau pengelolaan dapen BUMN dilakukan
pensiun akan mendapatkan fee besar oleh atu badan. Artinya, ada sebuah
setelah kongkalikong dengan pemilik BUMN khusus mengurusi dana pensiun
emiten saham gorengan. “Dengan ini. Dia menyebut, pengelolaan dapen di
demikian sangat sulit dibuktikan perusahaan pelat merah saat ini berbeda-
kejahatan mereka jika dana pensiun beda. Artinya, ada kemampuan yang
BUMN raib. Juga ketika Jiwasraya beli juga berbeda dari setiap BUMN, maka,
saham emiten Erick Thohir, untung saja menyatukan pengurusan dapen bisa jadi
tidak rugi saat itu,” sambungnya. opsi menarik. “Alangkah baiknya juga
Arief memberi contoh lain dana ya dijadikan satu saja pengelolaan dana
pensiun Pertamina yang diinvestasikan, pensiun karyawan BUMN ini agar bisa
dalam kasus korupsi dana Pensiun Nailul Huda, lebih likuid. Tapi harus diaudit dulu,”
Pertamina. Di mana kasus bermula saat Indef katanya.
Helmi sebagai Presdir Dana Pensiun Dia menilai banyaknya perusahaan
Pertamina dan berkenalan dengan BUMN membuat sistem pengelolaan
Edward Soeryadjaja pada 2014. Kala itu, dapen menjadi berbeda-beda. Hal ini
kata Arief, Edward adalah pemegang menjadikan pengelolaan dana tidak
saham mayoritas PT Sugih Energi Tbk akan sama, pasti akan ada yang buruk
(SUGI). Dari perkenalan itu, mereka Maka, menyatukan pengelolaannya, ada pula yang baik.
diduga ‘main mata’. pengurusan dapen Dengan demikian tingkat likuiditasnya
“Karena itu, Federasi Serikat Pekerja pun akan berbeda, dimana perusahaan
BUMN Bersatu mendukung penuh aparat bisa jadi opsi menarik. yang mengelolaan dana pensiun dengan
penegak hukum seperti Kepolisian, baik maka likuiditasnya akan baik pula.
Kejaksaan, dan KPK untuk turun tangan “Alangkah baiknya juga Dari sisi kapasitas, masing-masing BUMN
menyelidiki raibnya Dana Pensiun ya dijadikan satu saja pun memiliki kapasitas berbeda. “Maka
pekerja BUMN yang jumlahnya triliunan dari itu, sudah sewajarnya dilakukan audit
rupiah karena dikorupsi dengan cara- pengelolaan dana pensiun untuk masing-masing BUMN mengenai
cara halus, dengan dalih investasi di karyawan BUMN ini agar pengelolaan dana pensiun,” kata dia.
pasar modal dan banyak membeli aset- Sehinga, dalam membuat pengelolaan
aset yang tidak produktif,” pungkasnya. bisa lebih likuid. Tapi harus dapen BUMN terintegrasi perlu dilakukan
Diketahui, Erick Thohir menyatakan oleh satu perusahaan. Dalam kata
akan menggandeng KPK dalam diaudit dulu. lain bisa dibentuk salah satu holding.
investigasi audit pengelolaan Pengurusan dapen BUMN bisa masuk
dana pensiun di BUMN yang dinilai ke Indonesia Financial Group atau IFG.
bermasalah. Gayung bersambut. Komisi Ini merupakan Holding BUMN Jasa
Pemberantasan Korupsi (KPK) pun Asuransi dan Penjaminan yang memiliki
menyatakan akan memeriksa terlebih 9 perusahaan sebagai anggota holding.
dahulu maksud dari Menteri Erick Harapannya, pengawasan pengelolaan
mengenai sengkarut pengelolaan dana dapen BUMN akan lebih terarah.”Bisa
pensiun di lembaganya. jadi akan seperti itu, IFG diandalkan
Juru Bicara penindakan dan untuk pengelolaan asuransi dan pensiun
Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, nantinya. Holding yang perlu sih ini,”
pernyataan Erick Thohir bisa berarti dua pungkas Nailul Huda.*
www.stabilitas.id Edisi 193 / 2023 / Th.XVIII 77
