Page 75 - Stabilitas Edisi 193 Tahun 2023

ama tak mendapat dengan berbagai sebab, baik
perhatian, industri itu iuran dari pegawai maupun
dana pension ternyata dari iuran kontribusi pemberi
Ltengah menyimpan kerja.
ancaman yang tidak bisa Selain kondisi pendanaan,
diremehkan. Setelah kasus OJK menilai penerapan
yang menimpa dua asuransi tata kelola dan penerapan
pelat merah besar beberapa manajemen risiko yang efektif
tahun lalu, pengelolaan juga masih menjadi tantangan
dana-dana dari pegawai dalam penyelenggaraan
perusahaan-perusahaan program pensiun sukarela,
negara ternyata menyimpan baik DPPK maupun dana
bom waktu. pensiun lembaga keuangan
Mengutip data Otoritas (DPLK). Dari segi kepatuhan
Jasa Keuangan (OJK), terdapat dalam menerapkan tata kelola
puluhan dana pensiun yang baik, seperti kewajiban
pemberi kerja (DPPK) yang untuk memiliki fungsi Arief Poyuono, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja
menyelenggarakan program kepatuhan, fungsi manajemen (FSP) BUMN Bersatu
pensiun manfaat pasti (PPMP) risiko, fungsi audit internal,
memiliki tingkat kualitas maupun kewajiban memiliki
pendanaan yang kurang alias komite pemantauan risiko,
defisit. Seperti disebut Kepala menurut OJK, pengawasan
Eksekutif Pengawas Industri itu belum sepenuhnya Sebenarnya dana menyadari kondisi tersebut
Keuangan Non-Bank (IKNB) diterapkan oleh dana pensiun. pensiun BUMN dan memberikan perhatian
OJK Ogi Prastomiyono, hanya “Catatan kami dari hasil khusus. Pembenahan harus
60 dana pensiun yang tingkat pengawasan baru 37,04 persen itu banyak yang segera dilakukan mengingat
kualitas pendanaannya pada yang menerapkan memiliki hingga di tahun 2021 lalu,
level 1 atau dalam kondisi fungsi-fungsi yang tadi kami bermasalah, karena defisit kecukupan dana DPLK
fully funded. Sementara itu, sampaikan,” pungkas Ogi. dikorupsi secara BUMN telah mencapai sebesar
sebanyak 33 dana pensiun Rp 9,8 triliun. Dimana, 65
memiliki tingkat kualitas Bom Waktu halus oleh para persen dana pensiun BUMN
pendanaan level 2, artinya Dari catatan OJK tersebut, belum sehat. “Ini sudah ada
dana pensiun hanya dapat posisi DPLK berstatus BUMN pejabat pengelola defisit yang sangat besar
memenuhi kewajiban menjadi sorotan utama. dana pensiun. Rp 9,8 triliun di 2021, ini
solvabilitas jangka pendek. Sebagai informasi, data dari sangat besar yang terdiri dari
Kemudian, terdapat 44 data yang dirilis OJK mencatat Modus operandinya mayoritas BUMN yang ada.
dana pensiun yang belum ada 60 dana pensiun pemberi melakukan investasi Setidaknya, hanya 35 persen
memenuhi kewajiban kerja adalah milik BUMN. yang sehat, sisanya belum
solvabilitas atau berada di Secara rinci, 49 dana pensiun di saham-saham sehat,” sebut Menteri BUMN
level 3. merupakan program pemberi Erick Thohir dalam Rapat
Kondisi pendanaan dana manfaat pasti dan 11 sisanya gorengan. Contoh Kerja bersama Komisi VI DPR
pensiun tersebut disebabkan merupakan program iuran saja Jiwasraya dan RI sebagaimana dipantau
adanya penggunaan asumsi pasti. Saat ini dari program secara daring di Jakarta, awal
bunga teknis yang terlalu manfaat pasti, rata-rata rasio Asabri. Februari 2023 lalu.
tinggi dan tidak sesuai dengan kecukupan dana (RKD) dari Yang juga jadi perhatian
data historis dari pengelolaan dana pensiun milik BUMN ini Erick adalah pengelolaan
investasi. Sebab lainnya berada di kisaran 93 persen, investasi yang menggunakan
adalah adanya keterlambatan dimana batas RKD adalah dana pensiun. Dia mewanti-
pembayaran atau pembayaran 100 persen. Adapun total aset wanti jangan sampai ada dana
iuran yang tidak sesuai dana pensiun milik BUMN pensiun yang digunakan untuk
dengan jumlah dan waktu mencapai Rp126 triliun. investasi berisiko. Dia tidak
yang ditetapkan oleh aktuaris Kementerian BUMN pun ingin kasus Jiwasraya dan

www.stabilitas.id Edisi 193 / 2023 / Th.XVIII 75