Page 81 - Stabilitas Edisi 192 Tahun 2023
P. 81
menambah opsi kendaraan listrik yang listrik bisa ‘memaksa’ produsen otomotif
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. untuk mempercepat realisasi investasinya
“Kami dari pemerintah berharap pabrikan di Indonesia. Pasalnya, pemerintah
pabrikan atau perusahaan asing itu juga hanya memberikan insentif pembelian
investasi di Indonesia,” ujar Firdausi. kendaraan listrik yang berasal dari
Dia mengatakan saat ini harga produsen pemilik pabrik di Indonesia.
kendaraan listrik masih tergolong “Insentif akan diberikan kepada pembeli
mahal lantaran varian kendaraan yang yang membeli mobil atau motor listrik
tersedia di pasar domestik masih sangat yang mempunyai pabrik di Indonesia,”
sedikit. Beberapa model yang sudah tegasnya.
dijual di Indonesia antara lain berjenis Pemerintah, kata Agus, akan
sedan, sport utility vehicle (SUV) dan memberikan insentif Rp 80 juta untuk
city car dengan opsi model yang tidak pembelian mobil listrik dan Rp 40 juta
terlalu banyak. untuk pembelian mobil listrik berbasis
Untuk itu, dengan semakin hybrid. Sementara insentif Rp 8 juta
banyaknya perusahaan otomotif global diberikan untuk pembelian baru motor
yang berinvestasi untuk memproduksi listrik dan Rp 5 juta diberikan untuk
kendaraan listrik di Indonesia, hal itu pembelian motor konversi menjadi motor
dinilai membuat pilihan kendaraan listrik.
listrik semakin beragam, sehingga dapat Dengan mempercepat penggunaan
membuat harga kendaraan listrik semakin Agus Gumiwang Kartasasmita, kendaraan listrik, Indonesia akan
kompetitif. Menteri Perindustrian mendapatkan banyak manfaat.
“Kami berharap (perusahaan otomotif Diantaranya pertama adalah optimalisasi
asing) berinvestasi di sini, membangun nikel yang merupakan salah satu bahan
di sini untuk menambah varian, karena baku utama untuk baterai kendaraan
varian di kita belum banyak sehingga Pemerintah akan listrik. “Kita memiliki cadangan nikel
nanti kalau sudah bertambah variannya terbesar di dunia dan itu termasuk salah
akan lebih banyak pilihan,” ujar Firdausi. memberikan insentif Rp satu bahan baku utama untuk baterai,”
Firdausi juga menyampaikan bahwa jelas Agus.
pemerintah tengah menggodok ide 80 juta untuk pembelian Lalu, percepatan penggunaan
untuk memberikan insentif pembelian mobil listrik dan Rp 40 kendaraan listrik disebut akan membantu
kendaraan listrik baru untuk masyarakat. kapasitas fiskal dalam APBN karena
Dia mengatakan insentif yang juta untuk pembelian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) akan
diberikan bisa berupa pengurangan pajak berkurang. Ini juga sebagai komitmen
kendaraan, seperti halnya insentif Pajak mobil listrik berbasis Indonesia dalam pengurangan karbon.
Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung hybrid. Sementara insentif “Kita sebagai komoditas global sudah
Pemerintah (PPnBM DTP). bisa membuktikan komitmen kita untuk
Dengan adanya insentif tersebut, Rp 8 juta diberikan mengurangi karbon,” tandasnya.
harga kendaraan listrik bisa ditekan Indonesia dikenal sebagai produsen
sehingga memberi kemudahan kepada untuk pembelian baru nikel terbesar dunia yang kapasitas
masyarakat yang ingin membeli motor listrik dan Rp 5 produksinya mencapai 29,6 persen dari
kendaraan ramah lingkungan itu. total produksi bijih nikel dunia pada 2019.
“Misalnya pajak apa yang ditanggung juta diberikan untuk Indonesia memiliki cadangan bijih nikel
pemerintah, sama kayak misalnya PPnBM pembelian motor konversi terbesar di dunia dengan porsi 23,7 persen
kendaraan ditanggung pemerintah. dari seluruh cadangan dunia, sehingga
Nah mungkin bisa seperti itu skemanya menjadi motor listrik. mampu memproduksi bijih nikel dalam
sehingga nanti harga itu bisa ditekan agar jumlah besar secara berkelanjutan.
masyarakat bisa membeli lebih murah,” Baterai sendiri mencakup 25-40 persen
kata Firdausi. dari total biaya produksi mobil listrik.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Jika Indonesia memiliki pabrik sel baterai
Gumiwang Kartasasmita menyatakan mobil listrik, maka biaya produksinya
adanya insentif pembelian kendaraan dapat berkurang hingga 30-40 persen.*
www.stabilitas.id Edisi 192 / 2023 / Th.XVIII 81
