Page 79 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

66 Aristiono Nugroho, dkk.

tuhan hidup dan aktivitasnya.
Acuan normatif ini dilengkapi dengan acuan teknis yang
disebut dengan “Siklus Agraria”, yang terdiri dari: (1) untuk
mensertipikatkan hak atas tanahnya, maka masyarakat akan
dilayani oleh petugas tata usaha; (2) hak atas tanah dapat dipro-
ses bila tidak bertentangan dengan ketentuan landreform, seperti
ketentuan batas maksimum dan ketentuan absentee; (3) dan
tidak bertentangan dengan ketentuan tata guna tanah, seperti
ketentuan pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup serta tidak
menelantarkan tanah; (4) selanjutnya bidang tanah tersebut
diselidiki riwayat kepemilikannya agar dapat ditetapkan jenis
hak atas tanahnya; (5) setelah hak atas tanah ditetapkan, lalu
hak atas tanah itu didaftar dengan menggunakan prosedur pen-
daftaran tanah, yang meliputi pencatatan dalam sertipikat hak
atas tanah (termasuk buku tanah dan surat ukur); (6) sertipikat
hak atas tanah serta buku tanah dan surat ukur kemudian di-
administrasikan oleh petugas tata usaha; (7) akhirnya buku tanah
dan surat ukur diarsipkan, sedangkan sertipikat hak atas tanah
diserahkan kepada masyarakat atau orang yang memegang hak
atas tanah.
Sejak akhir tahun 2012, BPN-RI memiliki acuan normatif
dalam melaksanakan tugas pengelolaan pertanahan, yang diramu
dalam suatu “paket” yang disebut “Sapta Tertib Pertanahan”,
yang terdiri dari: (1) tertib administrasi, (2) tertib anggaran, (3)
tertib perlengkapan, (4) tertib perkantoran, (5) tertib kepega-
waian, (6) tertib disiplin kerja, dan (7) tertib moral. Dengan
berbekal “Sapta Tertib Pertanahan”, maka pegawai BPN-RI dido-
rong untuk memberi pelayanan terbaiknya di bidang pertanahan
kepada masyarakat.
Sesungguhnya “Catur Tertib Pertanahan”, “Siklus Agraria”,