Page 130 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS
P. 130

selesai pada Penataan Akses RO III TA 2023
                                    berlanjut dengan frekuensi mingguan dan
                                    pembiayaan mandiri.

                                f.   Lembaga Keagamaan: PBNU (diwakili
                                    pengasuh  Yayasan Nur Iman  yang
                                    membawahi beberapa Pondok Pesantren)
                                    Lembaga ini berperan mengkaji  produk
                                    gerabah/keramik  organik menurut bahan
                                    baku dan  prosesnya:  termasuk  kategori
                                    najis atau  suci,  kemudian dalam  hal
                                    distribusi  termasuk kategori  halal  atau
                                    haram. Hal  ini  penting  karena SRA  di
                                    Desa Panjangrejo  merupakan  masyarakat
                                    dengan  kultur religius  yang  taat pada
                                    norma-norma agama Islam.
                                g.  Pemerintah Desa Panjangrejo dan Dusun
                                    Lembaga ini berperan  sebagai  pembuat
                                    kebijakan di  tingkat desa dan otoritas
                                    wilayah yang  bertanggungjawab  dalam
                                    kemajuan ekonomi,  sosial, dan  budaya
                                    wilayahnya.
                                h.  SRA: Pelaku UMKM Gerabah/Keramik dan
                                    Pertanian Padi Sehat
                                    Para  pelaku UMKM  Gerabah/Keramik
                                    dan Pertanian Padi Sehat merupakan
                                    aktor kunci  dalam Penataan  Akses RO I
                                    TA  2023,  tanpa  persetujuan, dukungan
                                    dan  peran mereka maka Penataan  Akses
                                    tidak  mewujud  sebagai  pemberdayaan
                                    masyarakat.










                                                                 BAB III  115
                                                     PENATAAN AKSES EKOLOGIS
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135