Page 94 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS
P. 94
melainkan produktif dan berkelanjutan, berikut tahapan
dan tata cara pelaksanaannya;
c. SRA memahami bahwa ATR/BPN mempunyai
keterbatasan kewenangan dalam pemberdayaan
masyarakat, baik keterbatasan aturan, anggaran dan
waktu, sehingga bentuk-bentuk pemberdayan tidak
murni berasal dari ranah kerja ATR/BPN akan tetapi
kerjasama dengan lembaga lain baik pemerintah, swasta
(pelaku usaha), maupun masyarakat;
d. SRA berkesempatan menggali lebih jauh informasi
terkait Penataan Akses atau menyampaikan persoalan
yang dapat terkait dengan Penatan Akses, misalnya
permasalahan pertanahan.
Tahap penyuluhan dalam Penataan Akses RO I TA 2023
di Kabupaten Bantul dilakukan baik secara informal dan
formal. Penyuluhan informal dilakukan saat FS mengunjungi
para kepala dusun dan ketua RT dari dusun-dusun yang
direkomendasikan oleh Pemerintah Desa sebagai sentra
UMKM Gerabah, Keramik dan Pertanian Padi Sehat.
Penyuluhan informal ini sesungguhnya agenda sampingan
dari agenda utama berupa perkenalan, observasi, dan
koordinasi penentuan jadwal Penyuluhan Formal bersama
SRA, mengingat FS belum mengetahui waktu luang mayoritas
SRA. Hal-hal yang disampaikan dalam penyuluhan informal
ialah:
a. Proses dari silaturahmi Kantor Pertanahan Kabupaten
Bantul ke Pemerintah Desa Panjangrejo hingga
penetapan lokasi;
b. Identitas dan ranah kerja FS di lokasi Penataan Akses;
c. Informasi awal terkait Penataan Akses, yang secara
lebih detil akan disampaikan langsung oleh Kantor
Pertanahan pada saat penyuluhan formal;
d. Hal-hal yang bisa disampaikan oleh SRA terkait persoalan
usaha dan pertanahan yang akan memengaruhi
kelancaran Penataan Akses
BAB III 79
PENATAAN AKSES EKOLOGIS