Page 98 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

Direktur Penataan Agraria pada Bimbingan Teknis
Penataan Akses tahun 2021, pencatatan identitas
tanah ini tidak berlaku bagi tanah non pribadi
seperti kas desa dan Sultanaat Ground/SG (Tanah
Kasultanan)/Paku Alamanaat Grond/PAG (Tanah
Kadipaten Pakualaman) untuk situasi DIY (seluruh
tanah desa baik kas, bengkok, pensiun perangkat,
dan kepentingan umum di DIY berstatus SG/PAG);
karena Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman bukan
kelompok rentan maupun SRA menurut aturan
yang menaungi Reforma Agraria dan bagi ATR/BPN
melayani tuan tanah berskala luas akan semakin
menajamkan ketimpangan tenurial dan ekonomi.
d) Titik koordinat lokasi usaha, dapat rumah maupun
pertanian, tergantung sertipikat mana yang
dimanfaatkan untuk akses modal atau lokasi usaha;
jika tanah bukan miliknya/sewa maka yang dicatat
identitas sertipikat pemilik;
e) Untuk menghindari rasa curiga SRA jika terjadi
penyalahgunaan oleh FS, maka FS hanya mencatat
No SHT dari salinan sertipikat yang sudah dilabeli
dengan tulisan CONTOH dengan ukuran besar
secara diagonal;
f) SRA perlu menyiapkan dua dokumen saat Pemetaan
Sosial yaitu salinan KK dan salinan Sertipikat yang
sudah diamankan sendiri; FS berkomitmen tidak
memotret dokumen pribadi, seandainya terpaksa
dilakukan maka harus sudah seijin pemilik.
g) Dalam melaksanakan tugasnya, FS akan dibekali
surat tugas dari Kantor Pertanahan, sehingga
aktivitasnya di lapangan resmi dan dapat
dipertanggungjawabkan.
h) Hal-hal terkait Pemetaan Sosial, baik yang bersifat
informasi administrasi, dan perlengkapan teknis akan
difasilitasi oleh Kantor Pertanahan melalui FS dan

BAB III 83
PENATAAN AKSES EKOLOGIS