Page 89 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

dimungkinkan FS baru tidak mengenal FS lama dan FS
baru bukan agen penyalur tenaga kerja, melainkan agen
perubahan sosial. Menurut hemat kami, ketentuan ini tidak
relevan dan tidak berdasar.
Ketentuan bahwa FS harus mengikuti pelatihan dan rapat baik
daring maupun luring belum diimbangi dengan penjadwalan
yang baik, dalam arti undangan dari Kantor sering mendadak
dan bertabrakan dengan jadwal FS di lapangan yang sangat
sulit dijadwalkan kembali. Undangan biasanya berselang
jam, semestinya paling cepat 3 hari sebelumnya karena FS
sering dimintai pelaporan perkembangan tugas atau FS
perlu menyusun persoalan secara sistematis yang akan
dikonsultasikan saat pelatihan.
Mengingat bahwa alokasi tenaga, waktu dan pikiran FS ada
di lapangan, ada baiknya kewajiban kelengkapan adminisrasi
termasuk penyusunan laporan akhir dilakukan secara
khusus oleh tenaga yang memang ditempatkan di Kantor
Pertanahan, sedangkan FS menyetor bahan. Ini terkait
dengan kedudukan FS yang sangat minim kewenangan,
misalnya tidak dapat mengakses surat-surat lembaga
pemerintah, tidak berwenang membuat berita acara dan
notulensi terlegalisir, dan membuat undangan pertemuan
atas nama Kantor Pertanahan; sehingga, kewenangan
yang minim berdampak pada tanggung jawab yang minim
pula, kecuali kemudian FS tercantum sebagai penyusun di
dalam Laporan Akhir yang disusunnya. Selama ini, Laporan
Akhir bukan atas nama FS melainkan Kantor Pertanahan,
kenyataannya kerja lapangan riil dilakukan oleh FS. Dengan
demikian, eksploitasi atas kinerja orang lain dapat dihindari.
Selama pelaksanaan Penataan Akses 2021-2023, Kantor
Pertanahan Kabupaten Bantul memberi kelonggaran kepada
para FSnya, dalam arti FS bekerja tanpa tekanan asalkan
target terpenuhi, meskipun kebebasan itu disertai tanggung
jawab dengan sifat progresif (semakin dibebaskan, maka

74 REFORMA AGRARIA EKOLOGIS:
Praktik Penataan Akses Ramah Lingkungan di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul