Page 86 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS
P. 86
kerja dan kultur birokrasi Pemerintah Daerah (pengemban
teknis GTRA), antara lain:
a. Alokasi waktu pendampingan di lapangan oleh OPD
tidak mungkin lebih dari 20 % karena fungsi lainnya;
b. Pengambilan keputusan secara cepat untuk merespons
kebutuhan masyarakat atau situasi lapangan tidak dapat
dilakukan;
c. Langkah kerja tergantung ada atau ketiadaan anggaran,
dan anggaran tergantung dari pengambilan keputusan
berkala menurut tahun anggaran;
d. Kewenangan terbatas waktu dan aturan yang mengikat
nomenklatur, misalnya Subbidang Peternakan dalam
Dinas Pertanian tidak dapat melayani peternakan non
pangan; pendampingan tidak dapat melampaui waktu
tahun anggaran tertentu.
e. Egosektoral menyebabkan kolaborasi antarOPD menjadi
mustahil terjadi;
f. Pendampingan teknis sebatas penyuluhan dan
bimbingan teknis yang bersifat insidental;
g. Secara kultural, jarak sosial antara OPD dan masyarakat
sudah terbiasa sangat jauh (OPD memposisikan diri
sebagai pejabat bukan pelayan rakyat, dan masarakat
memposisikan dirinya sebagai pelayan bukan aktor
utama dalam hidup bernegara), sehingga daya gerak
masyarakat didorong oleh kepatuhan daripada
kesadaran.
h. Pemahaman Pemerintah Daerah mengenai Reforma
Agraria juga sangat penting membentuk visi dan misi
dari kerja Penataan Akses yang menjadi kewajibannya,
Penataan Akses dimaknai sebatas fasilitasi teknis untuk
pertumbuhan sesaat atau fasilitasi menuju kemandirian
dan pertumbuhan berkelanjutan karena kegiatan
ekonomi memenuhi prasyarat sosial, budaya, dan
lingkungan hidup.
BAB III 71
PENATAAN AKSES EKOLOGIS
