Page 81 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

a) Status kepemilikan tanahnya merupakan tanah
milik sendiri yang belum terdaftar;
b) Status kepemilikan tanahnya harus clear and
clean dari sengketa, konflik, perkara serta
permasalahan lainnya;
c) Tanah yang diajukan dalam skema 2 (yaitu Aset
mengikuti Akses) jumlahnya paling banyak
10% (sepuluh persen) dari total target kegiatan
Penanganan Akses Reforma Agraria pada
kabupaten/kota;
d) Dikuatkan dengan surat pengusulan dari Kepala
Kantor Pertanahan bahwa tanah tersebut akan
dilegalisasi pada tahun berjalan maupun tahun
berikutnya.

c. Penetapan Lokasi objek kegiatan Penanganan Akses
Reforma Agraria diprioritaskan dengan pendekatan
satu desa/kelurahan yang memiliki mayoritas
masyarakat miskin/prasejahtera yang memenuhi
kriteria tersebut.
d. Lokasi Penanganan Akses Reforma Agraria
diprioritaskan yang berdekatan objek tanahnya.

Kondisi lokasi merupakan kawasan rawan bencana
banjir tahunan pada areal produksi pangan akibat
akumulasi sampah di saluran irigasi sekunder serta
episentrum gempa bumi darat akibat aktivitas sesar
Opak (penyebab gempa DIY dan Jawa Tengah 2006)
dengan masalah sosial-ekonomi-ekologis berupa
sampah dan produktivitas yang rendah baik di sektor
pertanian maupun UMKM kerajinan, yaitu gerabah dan
keramik, akibat pandemi Covid-19.

66 REFORMA AGRARIA EKOLOGIS:
Praktik Penataan Akses Ramah Lingkungan di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul