Page 78 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

otonomi dalam produksi, dan lebih lanjut upaya turut
mengontrol pasar tidak menjadi agenda Pemberdayaan
Ekonomi SRA.
c) Skema Pemberdayaan Ekonomi SRA tidak ramah
bagi keragaman sosial budaya Indonesia, utamanya
masyarakat adat/komunal yang identitasnya justru
eksis tanpa hak atas tanah yang dapat diagunkan (Hak
Milik, Hak Guna Usaha/HGU, Hak Guna Bangunan/
HGB), misalnya HPL (Hak Pengelolaan) atau pengakuan
tanah ulayat melalui regulasi daerah. Penataan Akses
semestinya membuka peluang-peluang penciptaan
kesejahteraan tanpa harus terjebak pada mekanisme
pasar semata-mata, mengingat dalam sistem agraria
Indonesia tanah berfungsi sosial.

2. Penerapan Penataan Akses Ekologis
Penatan Akses dijalankan dengan tiga skema menurut kondisinya,
yaitu:

1. Asset Reform mendahului Access Reform
Artinya, sertipikasi tanah terlebih dahulu sebelum
pemanfaatannya. Cara ini ditempuh dalam kondisi masyarakat
penerima manfaat telah mempunyai tanda bukti hak, baik
Sertipikat atau Letter C atau sebutan lain. Cara ini paling umum
diterapkan karena pencatatan nomor sertipikat menjadi data
wajib Pemetaan Sosial.

2. Access Reform mendahului Asset Reform
Artinya, pemanfaatan tanah terlebih dahulu dilakukan sebelum
tanah disertipikatkan. Cara ini ditempuh dalam kondisi
masyarakat penerima manfaat belum mempunyai tanda bukti
hak apapun atas tanah yang mereka usahakan.

3. Asset Reform dan Access Reform berjalan bersama
Artinya, pemanfaatan tanah dan sertipikasi tanah tersebut
dilakukan bersamaan. Cara ini ditempuh dalam kondisi

BAB III 63
PENATAAN AKSES EKOLOGIS